Kalsel Dapat Dana Infrastruktur Rp 2,04 Triliun

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran infrastruktur tahun 2015 untuk Pulau Kalimantan sebesar Rp 9,8 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) regional Kalimantan tahun 2015 bertema Percepatan Penguatan Konektivitas Pemenuhan Kedaulatan Pangan dan Energi, Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berkelanjutan di Regional Kalimantan, di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

“Untuk merealisasikannya, kami mohon dengan sangat kerjasama Gubernur dan Bupati khususnya untuk pembebasan lahan yang memang anggarannya tercantum dalam APBN. Namun, “infanteri” (pelaksanaannya) ada di Gubernur dan Bupati,” ujar Basuki.

Khususnya untuk infrastruktur di perbatasan, tambah Basuki, Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan TNI untuk membuat jalan paralel yang selama ini belum tembus. Selain itu, akan dikerjakan pembebasan lahan untuk jalan akses perbatasan.

Dari anggaran Rp 9,8 triliun tersebut akan dibagi-bagi ke dalam bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 1,48 triliun, Bina Marga (jalan dan jembatan) senilai Rp 5,76 triliun, Cipta Karya Rp 898 miliar dan Perumahan Rakyat Rp 1,69 triliun.

Sementara itu berdasarkan wilayah, Kalimantan Barat mendapat alokasi Rp 2,51 triliun, Kalimantan Tengah Rp 1,82 triliun, Kalimantan Selatan Rp 2,04 triliun, Kalimantan Timur Rp 2,34 triliun dan Kalimantan Utara Rp 942,77 miliar.

“Untuk pengembangan infrastruktur di Kalimantan kami memakai konsep kawasan, yang dibagi menjadi empat kawasan. Tapi bukan berarti kawasan lainnya tidak diperhatikan, namun fokus akan pada empat kawasan tersebut,” tandas Basuki.

Pengembangan infrastruktur tersebut, mencakup penanganan infrastruktur untuk konektivitas dan mendukung kawasan perbatasan antara lain; Akses menuju perbatasan Temajuk-Aruk-Sambas (42,6 km), Balai Karangan–Entikong-Batas Serawak (4,7 km), Nanga Badau-Batas Serawak (3,8 km), Tiong Ohang-Long Pangahai (8,5 km), Mensalong-Tou Lumbis (76 km), Malinau-Long Bawan-Long Midang (21,1 km).

Sedangkan jalan paralel perbatasan yaitu Aruk–Entikong-Rasau (116,8 km), Batas Sanggau–Nanga Badau-Lanjak-Putussibau-Nanga Era (46,7 km), Long Bujungan-Langap (16,5 km) dan Malinau-Simanggaris (16 km). Kemudian di Pulau terluar ada Lingkar Pulau Sebatik (6 km).

Selain itu di kawasan perbatasan ini ada dukungan infrastruktur permukiman pada sub-kawasan Aruk dan Entikong. Di Aruk sendiri akan dibangun jalan permukiman, pembangunan jaringan drainase PLBN, pembangunan IPA untuk distribusi dan sambungan domestik dan non domestik dan pembangunan TPS di 3 R, IPAL dan tangki septik.

Sementara di Entikong akan dikerjakan jaringan pipa air bersih di dua lokasi, peningkatan jalan lingkungan dan drainase dan pembangunan TPS 3R, IPAL dan tangki septik.

Kawasan kedua tambah Basuki, adalah untuk mendukung pengembangan kawasan Balikpapan-Samarinda-Maloy antara lain untuk infrastruktur jalan akses ke pelabuhan Maloy, pembangunan jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda dan pembangunan jembatan Pulau Balang. Untuk infrastruktur permukiman menyangkut SPAM khusus dan MBR kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

“Sedangkan untuk infrastruktur SDA tahun ini akan mulai membangun waduk Marangkayu dan Waduk Teritip, selain juga pembangunan Embung Wain 2 dan 3 dan juga pembangunan bendungan pengendali V Banjir, dan Papan Lestari Sepinggan di Balikpapan,” papar Basuki.

Kawasan ketiga adalah untuk mendukung pengembangan kawasan Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, yaitu untuk infrastruktur dan penanganan jalan lingkar dalam Batulicin, pembangunan jembatan Sei Basirih dan Flyover Banjarmasin.

Sedangkan untuk infrastruktur Permukiman membangun Intake dan Bangunan pelengkap SPAM regional Banjarbakula dan SPAM MBR di Martapura. Untuk infrastruktur SDA, bakal dibangun pengendali erosi dan proteksi sungai Tabalong Tanjung.