Tak Ingin 'Bermasalah' dengan BPK, Pemkab Batola Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN – Target untuk terus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan.

Satu di antaranya dengan cara menggelar kegiatan workshop SIMDA BMD versi 2.69 yang kegiatannya dihadiri Wakil Bupati Batola H Ma’mun Kaderi yang dilaksanakan di Pendopo Bahalap, Kantor Bupati Batola, Senin (9/11/2015).

Menurut Ma’mun Kaderi, kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Batola atas diwajibkannya penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

“Saya sangat menyambut baik kegiatan ini, mengingat sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintah, maka penting penataan pendapatan dan piutang, penataan persediaan dan yang utama penataan asset tetap milik Pemda,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri Kepala BPKP Provinsi Kalsel itu, Ma’mun kembali mengatakan, dengan adanya kegiatan ini akan semakin meningkatkan nilai kompetensi pegawai negeri sipil, khususnya para pemegang amanah dalam pengelolaan barang milik daerah.

“Karena harus disadari dan hendaknya menjadi prioritas perhatian kita semua, mengingat masih banyak masalah aset yang menjadi temuan pemeriksaan oleh BPK,” katanya.