10 WNI Masih Disandera, Pemerintah Belum Berencana Kerahkan Pasukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANDUNG - Pemerintah Indonesia masih mempercayakan Pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf.

Belum ada upaya pengerahan pasukan TNI membantu militer Filipina dalam operasi pembebasan 10 WNI tersebut.

"Pengerahan (Pasukan. Red) itu berkaitan dengan konstitusi. Itu tidak boleh, kecuali mereka lari keluar. Ya kita doakan berhasil," ujar Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, kepada wartawan di Sekolah Calon Perwira (Secapa) AD, Jalan Hegarmenah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (11/4/2016).

Ryamizard mengatakan, TNI siap membantu jika memang diperbolehkan membantu.

Tapi pemerintah Indonesia menghargai kedaulatan dan konstitusi Filipina.

Sebaliknya, jika ada negara lain mau masuk ke Indonesia juga pasti dilarang oleh pemerintah.

"Masing-masing negara itu ada konstitusi. Kita harga konstitusi mereka," ujar Ryamizard.

Soal permintaan tebusan, kata Ryamizard, pemerintah tetap tak akan menggubrisnya.

Sebab hal tersebut berkaitan dengan kewibawaan Indonesia sebagai negara.

"Yang penting negara tidak bayar tebusan, kalau iya (menebus. Red) artinya kita berhasil ditekan. Tapi kalau perusahaan itu terserah dia," ujar Ryamizard.