Kompak Urusan Anggaran

TAHUN 2016 disambut optimistis oleh banyak pihak, tak terkecuali para pemangku kebijakan, anggaran dan kalangan ekonom Banua. Salah satu indikasi, tren perekonomian mulai membaik dengan berjalannya proyek-proyek pembangunan lebih awal. Diharapkan penyerapan anggaran juga menjadi lebih maksimal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini mendapatkan amanat anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Salah satunya dilihat dari besaran dana transfer pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Kalsel dari Rp15,29 triliun di 2015 menjadi Rp 16,46 triliun pada 2016.

Dengan nilai dana sebesar itu, tentunya sangat diharapkan roda perekonomian di Kalsel kian berputar cepat dan maju. Apalagi, seperti kita tahu bersama, selama tahun 2015 sudah terjadi penurunan kinerja perekonomian daerah, antara lain karena dampak global seperti turunnya harga komoditas andalan karet, CPO dan batu bara.

Di sisi lain, percepatan penyerapan anggaran APBN tidak bisa dirasakan manfaatnya secara cepat dan meluas jika tidak diimbangi dengan percepatan penyerapan anggaran APBD oleh Pemda.

Masalahnya, selama ini pemerintah daerah seolah kurang produktif memanfaatkan anggaran karena berbagai faktor. Selain kehati-hatian juga karena waktu ketok palu penggunaan anggaran oleh DPRD yang mepet seringkali menjadi kendala.

Dampaknya, duit untuk pembangunan pun justru lebih banyak parkir di bank. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), per Februari 2016 simpanan Pemda se-Kalsel mencapai Rp 6,126 triliun.

Mengutip harapan Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kalwil DJBN Kalsel, Lydia Kurniawati Christiyana, tentu perlu dilakukan optimalisasi manajemen kas agar dapat mengurangi uang kas dan simpanan di bank dalam jumlah yang tidak wajar.

Bagaimanapun untuk mewujudkan hal itu tentu perlu kerja sama dan kekompakan berbagai pihak terkait. Tidak hanya dari pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pemilik program kerja, tapi juga dari DPRD yang menjalankan fungsi anggaran.

Selain itu, perlu ketertiban penyampaian pelaporan program kerja dan anggaran yang diusulkan SKPD ataupun kementerian dan lembaga yang ada di daerah, agar pencairan dana dari pusat bisa tepat waktu.

Jika tidak ada kekompakan dan kesadaran dari berbagai pihak terkait itu, tentu akan sulit untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan. (*)