Ini Janji Anggota DPD RI Asal Kalsel Habib Hamid, Soal TKI Asal Banua yang Bermasalah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kasus TKI Kalsel Wahidah juga direspon oleh Habib Hamid Abdullah SH, MH, Anggota Komite III DPD RI utusan Kalsel. Habib Hamid yang membidangi tenaga kerja menyatakan akan memperjuagkan nasib Wahidah di tingkat pusat. ‎

Sebagai anggota DPD RI dari Kalsel, Habib Hamid Abdullah mengatakan penanganan TKI ini harus konperhensif, permasalahan TKI ini sangat kompeleks.

"Termasuk yang ilegal-ilegal. Yang masuk ke pusat ini banyak keluhan. Karena itu kini saya getol perjuangkan untu godok regulasi UU 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI di Luar Negeri, terkait tenaga kerja asing, agar direvisi," kata dia.

Dirrevisi ini, tidak lain guna penguatan. "Dulu pemda tidak dilibatkan penuh. Malah pemda kadang kadang tidak tau ada warganya yang berangkat jadi TKI. Namun kini kita dorong dan desak, minta pemda dan pemrov ini juga dilibatkan dalam mengambil kebijakan soal TKI," kata Habib Hamid Abdullah.

‎ Dia sangat tau persis soal TKI ini karena dia juga mantan Disnaker. "Terkadang penyalur jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terkadang tanpa tau asal comot gitu saja, tanpa lapoir daerah. Sekarang tengah digodok harus lapor ke daearh, dan daerah dharus dilibatkan," cetusnya.
‎

Selain dia juga akan mengadvokasi melalui jalurnya di DPDRI, Habib Hamid Abdullah, juga berharap kasus Wahidah ini bisa segera selesai.

‎"Saya pernah ke permukiman di arab saudi, banyak yang beramalah malah jumlahnya ratusan se Indonesia, bukan hanya Wahidah saja. Namun segala persoalan. Bahkan pernah dipulangkan 700 orang asal indonesia dipulangkan TKI, karena bermasalah adminitrasi," tandasnya. (*)