Berita Hulu Sungai Tengah
Tak Cukup Uang untuk Bayar Tagihan Listrik, Warga Terpaksa Pulang
“Biasanya tagihan bulanan rata-rata Rp 200 ribu. Sekarang Rp 400 ribu lebih. Saya tak cukup bawa uang,” katanya
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Meskipun penaikan tarif listrik oleh pemerintah pusat telah disosialisasikan PLN Kalselteng kepada masyarakat melalui kepala desa (kades) beberapa waktu lalu, sejumlah warga Hulu Sungai Tengah (HST) masih kaget saat membayar tagihan listrik selama dua bulan terakhir.
Pelanggan dengan daya 900 VA tak menyangka, kenaikan tagihannya begitu besar, hingga 100 persen.
Pantauan BPost Online pada beberapa hari terakhir di Kantor Pos Barabai, satu tempat membayar tagihan listrik, telepon dan PDAM, banyak warga yang terpaksa pulang, begitu pegawai kantor Pos yang bertugas di bagian pelayanan pembayaran tagihan listrik memberitahu jumlah yang harus dibayar.
Warga tersebut adalah pelanggan dari Kecamatan Barabai. “Biasanya tagihan bulanan rata-rata Rp 200 ribu. Sekarang Rp 400 ribu lebih. Saya tak cukup bawa uang,” katanya seraya meminta PLN tak memprint out dulu struk tagihan.
Keluhan kenaikan pembayaran tagihan listrik juga membuat Ruhana (70), warga Jalan Surapati Barabai. Biasanya, dia membayar tagihan bulanan paling besar Rp 100 ribu.
Pada April 2017 lalu, diberlakukan penaikan tarif menjadi Rp 146 ribu. Sedangkan tagihan bulan ini, kembali naik menjadi Rp 198 ribu. Jadi kenaikannya hampir 100 persen dari pemakaian kami yang relative stabil saja, karena tak banyak menggunakan barang elektronik,”keluh Hj Ruhana yang tinggal di rumah hanya berdua anaknya.
Keluhan kenaikan tarif listrik yang tajam itu juga disampaikan Yanto, warga Mandingin. Menurutnya, penaikan tarif listrik di saat ekonomi masyarakat sedang sulit, bakal menurunkan kesejahteraan rakyat.
“Masalahnya, walaupun misalnya pelanggan PLN dengan daya 900 watt itu PNS, atau karyawan swasta, tapi gajinya kan tidak ikutan naik. Artinya beban pengeluaran masyarakat bertambang di saat penghasilan tetap,” kata Yanto.
Dia berharap, pemerintah mempertimbangkan agar pencabutan subsidi dibatalkan, karena masyarakat saat ini belum bisa hidup sejahtera, akibat harga kebutuhan pokok yang terus naik.
