Bom Kampung Melayu
Presiden Duterte Disebut Punya Kaitan dengan Bom Bunuh Diri di Kampung Melayu
Pertama, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia.
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte disebut-sebut punya kaitan dengan teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/05/2017) malam.
Kok bisa? Disebutkan, kebijakan itu berhubungan dengan darurat militer yang ditetapkan Duterte di Pulau Mindanao.
Kebijakan Duterte tersebut diambil setelah terjadi aksi baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi, Selasa (23/5/2017) malam.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, Kamis (25/5/2017). Menururnya, dampak dari kebijakan tersebut kelompok pendukung ISIS di Indonesia memunculkan eksistensinya. Sekaligus mengumumkan kepada dunia internasional ISIS pun ada di Indonesia.
Untuk itu, TB Hasanuddin meminta Pemerintah Indonesia mencermati pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. "Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia," ujar TB Hasanuddin
Apalagi kelompok militan ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia. Karenanya akan sangat mudah mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia.
Ia pun menjelaskan indikasi adanya korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017 silam.
Untuk itu, TB Hasanuddin mengimbau pemerintah untuk menjalankan sejumlah langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakuan kelompok ISIS.
Pertama, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia. Selain juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.
"Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," kata mantan Sekretaris Militer ini.
Selain itu, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah.
Terutama kata dia, lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS.
"Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan," ucapnya.
Lebih lanjut aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.
Selanjutnya, imbuh Hasanuddin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengintruksikan semua unsur intelejen untuk melakukan operasi intelijen khusus untuk mengejar dan menangkap aktor-aktornya.
