Pemerintah Tak Lagi Angkat ASN, Guru-Bidan Bakal Jadi Tenaga Kontrak

Kata dia, untuk guru di Kalsel saat ini yang jadi PNS sangat kurang.

"Saya ingat dulu pada waktu pengangkatan besar-besaran guru SD tahun 76, 74, dan itu sudah semua pensiun dan jumlahnya ribuan. Sementara saat ini masih belum ada pengangkatan lagi," ujarnya.

Disebutkan dia, dulu ada namanya zero growth, dimana guru yang akan diangkat itu sejumlah guru yang pensiun. Tapi nyatanya saat ini tidak. "Sejak 2011 ini sudah dilakukan moratorium, sehingga masih banyak yang mengeluhkan untuk jadi pegawai negeri sipil (PNS)," kata dia.

Terpisah, Tut Barkinah, Ketua Ikatan Bidan Indonesi Kalsel, menjelaskan, status P3K untuk bidan masih wacana dan sampai saat ini belum ada detail rinciannya bagaimana ke depannya.

"Kalau itu diberlakukan kami juga akan mengambil langkah kemudian mencarikan solusinya. Sepengetahuan saya P3K itu hak dan kewajibannya sama dengan PNS, dan itu rupanya menjadi regulasi yang akan diterapkan semua, bukan hanya kepada guru dan bidan. Hanya saja saat ini yang lebih didulukan adalah guru dan bidan karena banyaknya yang diperlukan setiap tahunnya," kata dia.

Pihaknya akan lebih dulu melihat regulasi yang akan diatur kemudian. "Kalau pun nanti dihilangkan pensiun dan diganti format lain saya lihat itu bukan hanya bidan dan guru saja, tapi akan diberlakukan semua lini ke depannya untuk ASN,” ujar dia seraya mengaku belum berkoordinasi terkait sikap IBI se Indonesia.

Yang jelas, lanjut dia, bidan masih sangat diperlukan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sebab masih banyak yang diperlukan.

Menyikapi hal itu, Muslim, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, menjelaskan, berdasar data bidan di Kalsel rasionya 75.22 per 100.000, sementara rasio standar 104/11 ribu penduduk.

"Jadi memang kalau dilihat dari kekurangan, masih kurang dan distribusi belum merata," jelas dia. (rmd/lis/mgi/lp6)

Baca Lengkap di Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak, Selasa (1/8/2017)