Verifikasi Faktual Parpol
12 Parpol Ini Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat, Semuanya Partai Lama
PKPI menjadi parpol lama yang terakhir lolos verifikasi faktual karena baru melengkapi syarat keterwakilan perempuan.
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID - Verifikasi Faktual partai politik (Parpol) tingkat pusat atau DPP yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan 12 parpol lama, Selasa (30/1/2018).
Adapun 12 parpol lama yang lolos verifikasi faktual tingkat pusat adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat.
Berikutnya adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
PKPI menjadi parpol lama yang terakhir lolos verifikasi faktual karena baru melengkapi syarat keterwakilan perempuan.
Baca: Besok Gerhana Bulan Total, Tapi Ada Mitos Purnama Picu Gempa, Ini Penjelasan Peneliti
Baca: Inilah Tarif PSK Muda 19 Tahun yang Layani Empat Pria Dalam Semalam
Baca: Hasil India Open 2018 - Suci Rizky Andini/Maretha Dea Giovani Gugur di Babak Kualifikasi
Baca: Fadli Zon Bilang Prabowo Siap Jadi Capres, ‘Jokowi Cukup Satu Periode, Sudah Capek”
Saat diverifikasi faktual, Senin (29/1/2018), PKPI belum memenuhi syarat keterwakilan perempuan.
Dari minimum syarat sembilan orang, hanya delapan perempuan pengurus DPP PKPI yang hadir di Kantor DPP.
Selasa siang, seorang perempuan pengurus DPP PKPI datang ke KPU dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota (KTA).
"Saya datang ke sini untuk verifikasi faktual. Karena kemarin masih berada di Gorontalo," kata Salma S Katili, pengurus Departemen Buruh di DPN PKPI, ditemui usai verifikasi faktual di KPU.
Salma mengatakan, saat verifikasi faktual pada Senin kemarin, ia tengah berada di Gorontalo karena ada acara keluarga.
Wanita yang sehari-hari berdomisli di Kalibata, Jakarta Selatan, itu, mengatakan, selain membawa KTP dan KTA, dia juga membuat surat pernyataan dan keterangan dari DPP.
Surat keterangan tersebut intinya berisikan pernyataan bahwa yang bersangkutan betul-betul orang yang namanya tercantum dalam SK Menkumham.
