Warga Dusun Ini Berani Menentang Peraturan Pemerintah

“Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (5) UU No 30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa legalisasi/fotokopi dokumen yang dilakukan Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya,” Majelis hakim MA yang diketok pada 14 Juni 2017.

Atas dasar itu, MA memerintahkan Presiden RI mencabut Lampiran No E angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artinya, pungutan dari pengesahan STNK sudah seharusnya dikembalikan seperti sebelumnya, yakni gratis.