Pungutan Sekolah Masih Jadi Sorotan Dewan, Pihak Sekolah Membantah Ada Patokan Harga

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dugaan pungutan di sekolah menjadi perhatian serius jajaran DPRD Kalsel.

Bahkan secara khusus, Komisi IV DPRD Kalsel melakukan audensi guna membahas dugaan pungutan yang terjadi sejumlah sekolah.

Di antaranya di SMKN 1, SMKN2, SMKN4, SMAN3 dan SMAN7.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Syaifudin mengemukakan, tidak dibenarkan jika sekolah memungut pembayaran dari orangtua siswa untuk infrastruktur sekolah dan pembayaran guru honorer.

"Kok sampai ada patokan harga. Sumbangan macam apa itu, itu kan jelas tak boleh," katanya.

Baca: Ada Sepasang Jompo di Tresna Werdha Nekat Menikah dan Keluar Panti

Menurutnya, Jelas hal itu dilarang kecuali hal itu bersifat sukarela tidak ada batasan.

Oleh karena itu kembali kepada kemampuan setiap orangtua murid satu dengan yang lainnya berbeda.

Jadi tidak bisa dipukul rata kesemua peserta didik.

"Jadi kalau ada patokan pungutan dan batas waktu jelas ini tidak dibenarkan," tegasnya.

Baca: Nikita Mirzani Sebut Anthony Ginting Sang Pemenang di Asian Games 2018

Dirinya pun menyarankan, pungutan yang sudah terlanjur segera ditarik harus dikembalikan kepada orangtua siswa.

"Jika setelah rapat ini berakhir pihak sekolah kembali menarik pungutan, kami meminta Dinas Pendidikan Kalsel menjatuhkan sanksi tegas buat kepala sekolah," harapnya.

Akan tetapi, Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi mengatakan, setelah adanya rapat ini akhirnya jelas diketahui bahwa komite sekolah atau pihak sekolah membantah bahwa ada patokan harga sebab sifatnya sukarela.

Baca: Ringgo Agus Rahman Incar Anak Raisa Dan Hamish Daud untuk Dijodohkan dengan Bjorka

Karena itu, artinya regulasinya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendigbud) Nomor75 tahun 2016 harus ada turunan dibuat Pergub atau perda.

"Nanti akan dipikirkan untuk aturan pergub atau perda. Sepanjang tidak melanggar aturan maka hal itu sah-sah saja untuk itu diharapkan komitmen dari pihak sekolah dan komite sekolah agar memperhatikan kondisi saat ini. Selama tidak keluar dari koridor aturan tersebut maka boleh saja,untuk itu diharapkan komitmen bersama agar tidak berpolemik," kata Yusuf.

Sementara, Kepala SMKN1, Arsyad menjelaskan tidak ada patokan harga sehingga tidak bisa dikategorikan itu pungutan karena itu lebih sifatnya sukarela.

"Di sekolah kami sempat mengumpulkan sumbangan orangtua siswa dari dana komite sekolah RP 400 juta. Itu sebagian untuk membanyar honorer dan kontrak sekolah. Jadi ada Honorer 60 orang di SMKN1, 15 orangnya masih bergantung kepada dana komite. Karena itu dana komite masih diperlukan sekolah," terangnya.

Namun pihaknya, tetap komitmen bahwa untuk tidak memintai ke 390 siswa yang notabene kurang mampu.

"Yang dibebaskan karena tidak mampu, itu termasuk yang punya Kartu Indonesia Pintar (KIP)," kata dia.

Sementara salah satu komite SMK, Nisfuadi yang turut hadir di audensi dengan komisi IV membantah bahwa ada patokan rupiah yang harus dibayar karena sifatnya adalah sukarela.

"Gak ada bohong itu, informasi dari siapa kalau ditarif, gak ada pak," tegasnya.

Namun dirinya mengingat dana komite SMKN diperlukan maka disarankan untuk adanya pergub atau perda turunan untuk menselaraskan atau menyamaratakan iuran yang dibolehkan bisa dibebankan ke orangtua siswa.

"Harapannya ada pergub menjelaskan turunnan dari permen 75 tentang pendaan pendidikan," kata dia.

Dalam rapat itujuga hadir lengkap Kadisdik Kalsel, HM Yusuf Effendi, Kabid Bina SMA, Muhammadun.

Kabid Bina SMK, Syamsuri, sekretaris Disdikbud Kalsel, Idrus, dan jajaran kepala SMA dan SMK di Kalsel baik negeri dan swasta.