Pelaksanaan USBN-BK, MI Satiung Terpaksa "Sedot" Internet Sekolah Tetangga

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Kebijakan pemerintah pelaksanaan ujian nasional (UN) yang mengharuskan sekolah penyelenggara menggunakan komputer terus menjadi momok.

Kebanyakan menjadi persoalannya ketidaktersediaan peralatan komputer dan server atau jaringan internet.

Persoalan yang menjadi momok sekolah penyelenggara ini sudah berlangsung lama.

Bahkan tidak jarang peralatan seperti komputer (laptop) harus meminjam ke orangtua, karena lambannya pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut.

Ironi, bukan saja terjadi di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat sikap lambannya pemerintah, juga dialami sekolah di tingkat madrasah ibtidayah (MI).

Dalam waktu dekat ini sebanyak 14 MI atau sederajat, di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanahbumbu akan melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional berbasis komputer (USBN-BK).

Baca: Pernikahan Ammar Zoni & Irish Bella Samai Adik Raffi Ahmad, Ranty Maria & Giorgino Tak Diundang

Baca: Video Gisella Anastasia Tampil Seksi Viral, Gaun Kekasih Wijaya Saputra Sempat Melorot

Baca: Kata Maia Estianty Tentang Lagu Sang Penggoda yang Dinyanyikan Luna Maya dan Tata Janeeta

Baca: Calon Suami Janda Nassar, Muzdalifah Bukan Sosok Biasa, Terpaut 15 Tahun Fadel Islami Berprofesi Ini

Dari 14 sekolah, hanya empat sekolah yang pelaksanaannya menggunakan komputer.

Sedangkan sisanya melaksanakan USBN menggunakan kertas dan pensil (manual).

Kepala Kemenag Kabupaten Tanahbumbu Abdul Basit melalui Staf Pendidikan Madrasah Rahmad Arifin, mengatakan empat MI melaksanakan USBN-BK antara lain, MIN Satiung, MI Alikhlas, MI Alhidayah dan MI Syarif Abbas.

"Jadi dalam kata maksimal sih belum. Tapi karena kebijakan ingin memenuhi sebagai percontohan," kata Arifin kepada banjarmasinpost.co.id.

Menurut Arifin, hanya empat sekolah yang bisa menyelenggarakan USBN/BK, karena terkendala ketersediaan peralatan.

Bahkan untuk pengadaan peralatan dilakukan secara mandiri, tidak ada bantuan baik dari Kementerian Agama yang menaungi ataupun dari Dinas Pendidikan atau pemerintah kabupaten Tanahbumbu.

Sedangkan alternatif lain dengan meminjam peralatan (laptop) dari orangtua siswa.

Agar kebutuhan siswa terpenuhi peserta dibagi dalam tiga sesi.

"Jadi murni dana dari sekolah. Mungkin hanya dana BOS yang bisa dipakai. Itu pun bisa tidak memenuhi spek. Karena untuk memenuhi spek tidak sembarangan," kata Arifin.

Terlebih kendala jaringan.

Seperti di Satiung misalnya, tambah Arifin, di sana sangat minim jaringan internet.

Diakui sebenarnya untuk percontohan ini, Kemenag hanya menginginkan sekolah berstatus negeri.

Namun, minat yang tinggi, setelah dilakukan sosialisasi ada minat sekolah lain (swasta) untuk melaksanakan.

Seperti MI di Satiung, karena tidak ada jaringan internet terpaksa 'menyedot' internet dari mini tower milik MTSn 2.

 BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah