Dosen UI Effendi Ghazali : Ratusan Anggota PPS Pemilu 2019 Meninggal, Saya Siap Dituntut

Nah, DPR ini pergi ke luar negeri pakai uang rakyat. Ke mana-mana, tapi tidak menemukan indikasi sedikitpun kalau ini akan bahaya, akan ada orang yang meninggal segini besar.

DPR jangan jadi pura-pura menjadi penyelamat di sini. Satu di antara biang persoalan itu DPR juga. Saya disalahkan? Siap. Tapi DPR kan melakukan studi banding ke berbagai negara, masak tidak bisa menemukan usulan?

Misalnya, ini tidak bisa begini, tidak bisa begini. Harusnya begini. Atau misal DPR kan bisa bilang, “Ayo kita e-voting,” kan bisa. Jangan semua dicurigai. India bisa, Amerika bisa.

Presiden bilang pelaksanaan pemilu di Indonesia dipuji 22 negara. Di bagian mana dipujinya? Oleh karena itu, mungkin ini jalan keluarnya, kita buat seminar nasional. Diikuti semua orang pintar di Indonesia, kita diskusi.

Baca: 30 Mahasiswa Nyoblos Tanpa A5, Anggota KPPS Dipecat, Takut Ada Pengerahan Mahasiswa

Baca: Diduga Kelelahan Begadang, Anggota KPPS Desa Muning HSS Meninggal Dunia

Mengenai ratusan anggota KPPS meninggal dunia, apada tanggapan Anda?
Saya sangat berduka kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Tanpa mengurangi segala hormat, KPU juga telah melakukan simulasi di 300 TPS lebih dan tidak menemukan sedikitpun gejala kelelahan.

Tapi, kok tiba-tiba pada hari H banyak yang meninggal? Sampai Ketua KPPS Sleman gantung diri? Tekanan apa yang didapatkan saat hari H yang berbeda dengan simulasi?

Kok Anda tidak bisa deteksi?

Kalau dijumlah semuanya 5.693.450 orang anggota KPPS. Perlu juga kita tanyakan kepada yang sehat. Apakah mereka menjaga kesehatan secara baik, zikirnya baik, tidak terpengaruh pesan-pesan, atau apa?

Saya malah minta kepada mahasiswa, aktivis, dan keluarga korban, ayo tuntut siapa yang bertanggungjawab soal ini. Kalau saya harus ikut diseret dan diperiksa, atau ada hukumannya, saya siap.

Siap dipidana?
Jangan jadi ilmuwan pengecut, jangan jadi ilmuwan curang, ayo pertanggungjawabkan. Walaupun kami, di kantor MK sudah bilang, ini pasti kacau.

Refly Harun juga sudah bilang ini akan jadi pemilu terburuk. Harusnya, kalau MK dengar, MK bisa panggil kami. Kalau memang kami sebagai pengaju yang bertanggung jawab, kami siap, mau dipidana kek. Jangan jadi pengecut.

Ada usulan untuk pembenahan?
Pertama, parlementary threshold dinaikkan sampai 10 persen. Partai yang tersisa hanya tiga saja paling, tetapi presidential threshold harus nol persen.

Buat apa?

Supaya anak bangsa yang baik dan pintar ini tetap bisa terpilih. Kedua, keserentakannya hanya di pencalonan, sedang pelaksanaan pemilu tetap seperti dulu. Pileg dulu baru pilpres. Sehingga tidak ada lagi oligarki kekuasaan, oligarki partai yang bermain. (ryo)