Berita Banjarmasin

Sahkan Perda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Dewan Optimis Permudah Pengusaha Lokal Bersaing

Perda Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi akhirnya disahkan oleh DPRD Kalsel, Senin (24/6/2019)

Sahkan Perda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Dewan Optimis Permudah Pengusaha Lokal Bersaing
banjarmasinpost,co.id/ achmad maudhody
Puar Junaidi, Ketua Pansus Perda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (24/6/2019).

Melalui Perda ini, ketentuan seputar penyelenggaraan jasa konstruksi menjadi lebih sederhana diharapkan dapat memberikan peluang dan kesempatan lebih adil bagi penyedia jasa konstruksi Banua.

Dijelaskan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Puar Junaidi, salah satu poin dalam Perda ini menyederhanakan persyaratan komponen tenaga ahli bersertifikasi dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi.

Dimana dengan aturan ini, penyedia jasa konstruksi tak lagi harus memiliki tenaga ahli bersertifikasi di setiap bidang pekerjaan melainkan hanya cukup di salah satu bidang pekerjaan yang ditanganinya.

Baca: NEWSVIDEO : Kendarai Trail, Pegawai Dispersip Kalsel Kunjungi Sekolah di Gang Sempit

Baca: HSS dan Banjarmasin Paling Pertama Masuk Asrama Haji

Baca: Pemprov Usulkan 1900 CPNS, Terbanyak Formasi Tenaga Pendidikan dan Kesehatan

Baca: Ini 12 Makanan Pencegah Kanker Otak Seperti yang Diderita Agung Hercules

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan menurut Puar yaitu belum seimbangnya antara jumlah bidang-bidang pekerjaan yang ditangani setiap perusahaan dengan jumlah tenaga ahli bersertifikat yang ada.

Belum lagi menurutnya beban biaya bagi penyedia jasa konstruksi untuk membayar gaji tenaga ahli bersertifikasi untuk setiap bidang pekerjaan tentu bukan menjadi hal mudah karena tentu memerlukan biaya yang begitu besar.

Padahal menurut Puar tak setiap penyedia jasa konstruksi dapat selalu dipastikan mendapatkan pekerjaan setiap tahunnya.

"jadi secara keseluruhan perusahaan tidak lagi dibebani tenaga ahli bersertifikasi untuk setiap bidang, tetapi paling tidak ada tenaga ahli bersertifikasi di salah satu bidang yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi Izin Usaha Konstruksi," kata Puar.

Dengan demikian menurut Puar meringankan beban persyaratan bagi penyedia jasa konstruksi termasuk penyedia jasa konstruksi di daerah untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi bermodal besar.

Walau demikian, Puar nyatakan pihaknya memang tak bisa secara spesifik untuk memberikan prioritas kepada penyedia jasa konstruksi lokal karena dikhawatirkan merusak suana kompetisi yang adil dalam lelang jasa konstruksi.

Perda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi disahkan dan ditandatangani berita acara pengesahannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel.

Baca: Chat Luna Maya dan Faisal Nasimuddin Pengusaha Asal Malaysia Kerap Jadi Sorotan, Tuliskan See You

Baca: Luncurkan Media Center, Ketua Bawaslu Kalsel : Komitmen Terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Baca: Rencana Deddy Corbuzier Nikahi Sabrina Chairunnisa Setelah Jadi Mualaf Diungkap Kalina Octaranny

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Burhanuddin dan Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan mewakili Gubernur Kalsel.

Dijelaskan Puar lagi, pengesahan Perda tersebut memang sempat terlambat dimana baru dapat diselesaikan pada pertengahan Tahun 2019 padahal proses pembahasan dimulai kurang lebih satu tahun sebelumnya.

Keterlambatan pengesahan Perda ini menurutnya termasuk disebabkan karena tak dapat dengan segera terfasilitasinya proses penyusunan Perda tersebut di Kementrian Dalam Negeri.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved