Sempat Ngotot Minta 10 Kursi Menteri ke Jokowi, PKB Soal Jatah Menteri : Kalau Berkurang Itu Celaka

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih belum menentukan susunan Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf, namun partai dari koalisi pengusung sudah mulai menuntut hak jatah kursi menteri dari partai masing-masing.

Dilansir dari Kompas.com, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih menaruh harapan kadernya banyak mendapatkan posisi menteri di Kabinet Kerja Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, akan lebih beruntung jika mendapatkan lebih dari empat kursi menteri.

Akan rugi apabila jumlah posisi kursi menteri tak ada perubahan dari periode sebelumnya dan akan merasa celaka kalau jumlah posisi menteri berkurang dari periode sebelumnya.

"Ya mudah-mudahan, PKB lebih beruntung itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah empat (menteri), besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi, tapi kalau berkurang itu celaka," kata Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca: Ngaku Tak Minta Jatah Menteri kepada Jokowi, Ini Alasan Ketum Sebut PSI Grace Natalie

Baca: Kalteng Minta Jatah Menteri, Gubernur: Seluruh Kepala Daerah Dukung Jokowi-Maruf

Baca: Bagi-bagi Kursi Menteri, PKB Relakan Kursi Menpora

Jazilul mengatakan, bertambahnya posisi menteri sekaligus mengisi pos-pos strategis dalam kabinet kerja jilid II merupakan pembuktian kinerja PKB kepada para pemilihnya.

"PKB tentu ingin memastikan kepada konstituennya bahwa 2019 ini, selain ada kenaikan kursi yang signifikan, itu juga katakanlah mendapat posisi strategis dan tambahan. Itu yang diharapkan," ujarnya.

Selanjutnya, Jazilul mengatakan, PKB sudah menyiapkan nama-nama kader terbaik sebagai pertimbangan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Komnas Anak Sesalkan Jokowi Beri Grasi kepada Terpidana Kasus Kejahatan Seksual Neil Bantleman

Terkait dengan posisi menteri, ia menyerahkan sepenuhnya pada hak prerogatif presiden.

"Tentu PKB menyiapkan saja, posisinya mengikut saja tidak kemudian memaksa, bukan. Posisinya, kalau kader PKB itu dapat pos yang baru, siap untuk menyukseskan pemerintahan Pak Jokowi," pungkasnya.

Minta Jatah 10 kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.

Baca: Arah Politik Partai Gerinda dan Prabowo Gabung ke Koalisi Jokowi atau Oposisi Tunggu Rakernas

Baca: Kata Mahfud MD soal Kemungkinan Prabowo Merapat ke Koalisi Jokowi : Koalisi Boleh, Oposisi Boleh

Baca: Arah Koalisi PAN Banjarbaru di Pilwali 2020 Akan Lihat Peta di Pilgub, PKS Akui Didekati Dua Calon

Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.

Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.

Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.

"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.

Jatah dipisah

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca: Arah Politik Partai Gerinda dan Prabowo Gabung ke Koalisi Jokowi atau Oposisi Tunggu Rakernas

Baca: Anis Matta Mengaku Respect dengan Sandiaga Uno yang Tak Ikut Hadir di Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Baca: Erick Thohir Upayakan Pertemukan Maruf Amin dan Sandiaga Uno Usai Prabowo-Jokowi Bertemu di MRT

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang memiliki hak prerogatif.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.

(Penulis : Haryanti Puspa Sari/Kompas)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Kalau Jatah Kursi Menteri PKB Bertambah Untung, Kalau Tetap Rugi, Kalau Kurang Celaka..."", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/17/14500071/kalau-jatah-kursi-menteri-pkb-bertambah-untung-kalau-tetap-rugi-kalau-kurang.