Berita Nasional
Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Parpol Pengusung Jokowi Bereaksi Tolak Kubu Prabowo
Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto belakangan ini memunculkan spekulasi masuknya kubu Prabowo dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
lihat foto
"Jadi konsisten sajalah. Pasti sepanjang kita punya niat baik, enggak usah terlalu diakomodir seluruh kebutuhannya," ucap dia.
Rekonsiliasi
Menanggapi penolakan dari parpol-parpol pengusung Jokowi, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menilai pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Karena itu, ia menilai tak perlu dipermasalahkan bila Presiden hendak memperluas koalisinya dengan mengundang parpol-parpol pengusung Prabowo-Sandi untuk bergabung.
"Kalau soal itu tentu menjadi hak prerogatif presiden. Jika Presiden merasa perlu memperluas koalisinya, bisa saja mengundang partai-partai lain untuk bergabung," kata Bara saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/7/2019).
Ia menambahkan, masuknya partai yang bukan pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke dalam koalisi pemerintahan juga penting untuk menguatkan rekonsiliasi.
Bara mengatakan, dengan masuknya partai yang tak mengusung Jokowi-Ma'ruf ke dalam kabinet, hal itu akan mengukuhkan rekonsiliasi yang telah dibangun Jokowi dengan pesaingnya saat Pilpres 2019, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Ia menambahkan, Prabowo dan Jokowi telah menunjukkan upaya rekonsiliasi lewat pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).
Karena itu, Bara menilai tak masalah jika partai yang tak mengusung Jokowi-Ma'ruf masuk ke kabinet untuk mengukuhkan rekonsiliasi itu. Hanya partai tersebut harus memiliki komitmen mendukung program pemerintah.
"Ini bukan hanya untuk memperkuat posisi pemerintah di parlemen, tetapi juga memperkuat modal sosial dalam hal rekonsiliasi. Masyarakat masih ada yang terluka seusai pilpres dan kita perlu membuka lembaran baru," ujar Bara.
Adapun Partai Gerindra belum memberikan kepastian apakah bersedia masuk ke dalam kabinet. Menurut Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, sebagian besar kader di partainya lebih memilih untuk menjadi oposisi.
Baca: Hanya Raih Satu Poin di kandang, Pelatih Barito Putera Yunan Akui Kecewa
Baca: Pascasistem Eror, Mandiri Cabang Banjarmasin Sudah Tidak Ada Keluhan dari Nasabah
Baca: Kerap Beraksi di Kapuas Timur, Pelaku Curas Lintas Provinsi Akhirnya Dibekuk di Gunung Mas
Namun, ini bukan berarti Partai Gerindra menutup pintu untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kemudian menyatakan, partainya akan menawarkan program kepada Jokowi-Ma'ruf jika diajak bergabung.
Apa saja konsep yang ditawarkan Partai Gerindra?
"Konsep kemandirian pangan, ketahanan energi. Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima (Jokowi-Ma'ruf), lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Dasco ketika dihubungi Jumat (19/7/2019).
Jika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersedia menerima konsep itu, partai berlambang Garuda itu bersedia bergabung. Namun, jika tawaran itu ditolak, Partai Gerindra tetap memilih menjadi oposisi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Berebut Jatah Menteri dengan Non-Koalisi..."
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
