Meski Telah Diangkat Jadi Sekda Banjar, Hilman Tetap Dipercaya Tangani Instansi ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sejak Jumat (02/09/2019) H Mokhamad Hilman resmi menjadi sekretaris daerah (sekda) definitif di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar.

Meski begitu, ia tak bisa serta merta meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya di intansi yang sebelumnya ia nakhodai yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjar.

Mengapa? Pasalnya Bupati Banjar H Khalilurrahman tetap meminta Hilman menangani Dinas PUPR.

"Sementara waktu biar tetap dipegang Pak Hilman," tegasnya.

Penegasan orang nomor satu di Bumi Barakat yang akrab disapa Guru Khalil tersebut menjawab pertanyaan wartawan tentang posisi jabatan kadis PUPR Banjar pascapelantikan Hilman menjadi sekda Banjar.

Baca: Komentar Pedas Nikita Mirzani Saat Barbie Kumalasari Rilis Album Ketika Galih Ginanjar Dipenjara

Baca: Profesi Ahok BTP Berubah Drastis Setelah Cerai dari Veronica Tan, Ditemani Puput Nastiti Devi?

Baca: Viral Ulang Tahun Crazy Rich Surabaya, Ada Luna Maya Jadi Host, Alan Walker & Jonas Brothers Hadir

Baca: Jenis Kelamin Anak Paula Verhoeven & Baim Wong Diketahui? Dokter Ini Marah ke Teman Agung Hercules

Guru Khalil mengatakan pengisian jabatan PUPR merupakan institusi teknis sehingga memerlukan figur yang menguasai hal teknis pula.

Apalagi saat ini pelaksanaan anggaran telah menapaki triwulan ketiga dan sejumlah kegiatan di bidang pekerjaan umum sedang berjalan.

Hilman dinilai Guru Khalil memiliki kecakapan memadai menangani kegiatan teknis di bidang pekerjaan umum.

Karena itu sementara waktu ia tetap mempercayakan pada Hilman untuk memimpin PUPR Banjar.

"PUPR diarangkap dulu oleh Pak Hilman. Saya yakin dia mampu meski beban tugasnya tambah banyak," tandas Guri Khalil.

Ketika ditanya apakah akan segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi kadis definitif PUPR Banjar? Guru Khalil belum bisa memastikannya.

"Nanti dibahas dengan Sekda yang baru (Hilman)," ucapnya.

Guru Khalil menegaskan pengisian jabatan eselon II tidak harus selalu melalui lelang jabatan.

Ada jabatan tertentu yang bisa dilelang dan sebaliknya.

Hal itu juga menjadi bagian dari kewenangan kepala daerah.