KPR Bersubsidi

Kuota KPR FLPP dari Kemen PUPR Habis, ini Dampak yang Dirasakan Pengembang

Ketua DPD Realestate Indonesia (REI) Kalsel, Royzani Sjachril, mengatakan habisnya kuota KPR FLPP yang diberikan pemerintah melalui Kementerian

Kuota KPR FLPP dari Kemen PUPR Habis, ini Dampak yang Dirasakan Pengembang
BPost Cetak
BPost edisi cetak Rabu (14/8/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua DPD Realestate Indonesia (REI) Kalsel, Royzani Sjachril, mengatakan habisnya kuota KPR FLPP yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tidak hanya di Kalsel namun di seluruh Indonesia.

"Semua pengembang saat ini berteriak menyerukan agar pemerintah dapat membuat langkah konkrit untuk menambah kuota FLPP," katanya.

Habisnya kuota perumahan KPR FLPP dikhawatirkan mengganggu perekonomian Kalsel.

Royzani beralasan ini karena banyak usaha yang berkaitan dengan pembangunan rumah seperti pemasaran semen dan bahan bangunan lainnya.

Baca: Pria Bule yang Dekat Salmafina, Putri Sunan Kalijaga Diungkap, Mantan Taqy Malik Sebut Soal Serius

Baca: Yovie Widianto Tantang Inul Daratista Supaya Tampil Beda, Apakah Inul Mampu?

Baca: VIRAL Bajakah dari Hutan Kalteng, Inilah 5 Fakta Tanaman yang Diklaim Sukses Sembuhkan Kanker

Baca: Penghasilan Hotman Paris dari Youtube Dibongkar, Pengacara Fairuz A Rafiq Buat Melaney Ricardo Kesal

"Karena kan saat ini KPR subsidi mendominasi di Kalsel. Kalau rumah bersubsidi dihentikan maka otomatis sedikit banyaknya mempengaruhi roda perekonomian. Terlebih bagi debitur yang sudah telanjur daftar kemungkinan gagal mendapatkan rumah karena tidak bisa akad dengan bank pelaksana. Pengembangnya pun terancam bangkrut karena adanya beban bunga pinjaman dan bunga supplier," papar Roy.

Terkait ketidakjelasan penambahan kuota dari KemenPUPR, Royzani mengatakan REI Kalsel telah memberi penjelasan kepada calon debitur.

Sebagian besar pengembang rumah bersubsidi masih menunggu keputusan pemerintah.

Apalagi sejumlah pengembang termasuk Mahatama Group milik Royzanni sudah membangun rumah bersubsidi yang siap untuk dihuni.

"Justru kami yang tidak sabar menunggu keputusan pemerintah, karena terkait cash flow. Rumah sudah terbangun, bahan-bahan sudah pesan dan lain-lain," imbuhnya.

Kekurangan kuota ini sudah dirasakan pada awal 2019.

Pemerintah hanya menganggarkan subsidi bagi 168.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Royzani pun berharap Kemen PUPR menambah kuota KPR FLPP, terlebih di Kalsel yang masuk lima besar serapan KPR subsidi.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved