Berita Kabupaten Banjar

Kadisdik Banjar Pastikan SK Guru Honorer Tak Bermasalah Lagi di Lembaga ini

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat memastikan SK (Surat Keputusan) untuk kalangan guru honorer tidak bermasalah

Kadisdik Banjar Pastikan SK Guru Honorer Tak Bermasalah Lagi di Lembaga ini
banjarmasinpost.co.id/idda royani
Sekretaris Komisi IV DPRD Banjar H Khairuddin saat memimpin rapat dengar pendepat dengan Disdik dan perwakilan guru honor, beberapa pekan lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat memastikan SK (Surat Keputusan) untuk kalangan guru honorer tidak bermasalah di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

"Kami dan pihak LPMP sudah bertemu guna membahas mengenai persoalan SK yang sebelumnya dikeluhkan kalangan guru honor," ucap Kepala Disdik Banjar Maidi Armansyah, Jumat (16/08/2019).

Ia menuturkan beberapa waktu lalu dirinya kedatangan tamu dari perwakilan LPMP Kalsel.

Saat itu juga telah diurai persoalan yang sempat mengganjal terkait SK guru honor di lingkup Pemkab Banjar.

"Pada pertemuan itu pihak LPMP menegaskan tidak ada masalah dengan SK guru honor Banjar. Jadi, sudah clear, tidak perlu lagi merevisi narasi SK sebagaimana yang dituntut oleh kalangan guru honor beberapa waktu lalu," tandas Maidi.

Baca: Sosok Wanita yang Menghajikan Istri Ifan Seventen Lewat Badal Haji, Dylan Sahara Kini Bergelar Ini

Baca: Restu Ibu Naomi Zaskia untuk Sule di Momen Ultah, Ayah Rizky Febian Panggil Calon Mertua

Baca: Kondisi Istri Sah Suami Rey Utami, Pablo Benua Kini Seusai Hilang dari TV, Pakaian Terbuka Disorot

Seperti telah diwartakan BPost Online, pengurus Forum Pendidik dan Tenaga Pendidikan Honorer Sekolah Negeri (FPTPHSN) Kabupaten Banjar mengadu ke Komisi IV DPRD Banjar, Senin 1 Juli 2019 lalu.

Saat itu, FPTPHSN langsung dihadiri ketuanya, Alfi Syahrin.

Saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi IV DPRD Banjar, kala itu, terungkap SK guru honor berbunyi penetapan tenaga pendidik dan kependidikan non pegawai negeri sipil.

Padahal seharusnnya bukan tertulis 'penetapan' tapi 'pengangkatan.'

Kekeliruan redaksional itu secara teknis menjadi penghalang ketika mereka mengikuti diklat PPG (pendidikan profesi guru) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalsel.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved