Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Senin Siang Ini, Disiarkan Secara Langsung di YouTube

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tarik ulur dan spekulasi lokasi ibu kota baru RI di Pulau Kalimantan bakal segera berakhir.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan lokasi ibu kota pada Senin (26/8/2019) siang ini. Hal ini diketahui dari video yang diunggah akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Video itu berjudul "Upcoming Live | Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru".

Pada akhir video berdurasi satu menit disampaikan bahwa pengumuman ibu kota baru akan disiarkan secara langsung hari ini oleh akun tersebut.

Di deskripsi video juga dijelaskan bahwa Presiden akan mengumumkan lokasi ibu kota baru siang ini.

"Presiden Joko Widodo akan melakukan konferensi pers terkait pemindahan ibu kota negara di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2018 pada pukul 13.00 WIB," demikian deskripsi video.

Baca: Jokowi Bantah Ucapan Sofyan Djalil Soal Kalimantan Timur Jadi Lokasi Ibu Kota Baru

Kalimantan menjadi lokasi yang dipilih oleh Jokowi. Namun, belum ada lokasi spesifik yang disampaikan oleh pemerintah.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya menyatakan telah menyelesaikan seluruh kajian terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Seluruh kajian itu sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jumat (23/8/2019) sore.

"Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan me-review, dan mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," kata Bambang usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Meski lokasi ibu kota baru masih belum jelas, Presiden telah memastikan ibu kota bakal pindah ke Pulau Kalimantan. Pulau tersebut dipilih karena aman dari ancaman gempa.

Selain faktor ancaman terhadap bencana, Kalimantan dipilih sebagai lokasi ibu kota baru karena letaknya yang berada di tengah.

Pemerintah berharap hal tersebut bisa mendorong tumbuhnya pusat-pusat perekonomian di daerah sekitar ibu kota baru.

Presiden pun telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru.

Di antaranya yakni Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kawasan Segitiga Kalimantan Tengah, dan kawasan yang berada di Palangkaraya.

Baca: Menteri ATR Sebut Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Pemerintah Masih Menunggu ini

Secara resmi, Presiden Jokowi juga telah meminta izin ke legislatif terkait pemindahan ibu kota.

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR RI 2019 pada 16 Agustus 2019.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Jokowi juga menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan menyedot dana APBN secara besar-besaran.

Presiden yakin, hal ini bisa dilakukan dengan dorongan partisipasi dari pihak swasta, BUMN, maupun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri ATR Sebut Kalimantan Timur

Wacana pemindahan ibu kota kembali ramai dibicarakan publik. Terbaru, Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut telah dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.

Hal ini untuk kali pertama diungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil.

Baca: BREAKING NEWS - Ini Dia Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan, Istana Negara di Depan Monumen Pancasila

Meski tidak menyebut detail, Sofyan Djalil memastikan bahwa ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan Timur.

"Iya Kaltim, benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Sofyan tidak mau membocorkan lokasi persisnya. Sebab, pemerintah berusaha memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," kata Sofyan.

Sofyan berjanji bahwa pemerintah akan segera mengumumkan lokasi ibu kota baru setelah memastikan dan mengamankan kepemilikan lahan.

"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya)," ucap dia.

Dibantah Presiden

Namun, selang beberapa jam, pernyataan Sofyan dibantah Presiden Joko Widodo. Presiden justru menyatakan bahwa pemerintah belum menentukan lokasi ibu kota baru.

Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Jokowi enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Dengan demikian, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

"Akan kami umumkan pada waktunya, masih tunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Meski lokasi ibu kota baru masih belum jelas, Presiden telah memastikan ibu kota bakal pindah ke Pulau Kalimantan. Pulau tersebut dipilih karena aman dari ancaman gempa.

Selain faktor ancaman terhadap bencana, Kalimantan dipilih sebagai lokasi ibu kota baru karena letaknya yang berada di tengah.

Pemerintah berharap hal tersebut bisa mendorong tumbuhnya pusat-pusat perekonomian di daerah sekitar ibu kota baru.

Baca: Gubernur Kaltim Sebut Ibu Kota Baru Bukan di Hutan Bukit Soeharto, Tapi di Kawasan Ini

Presiden pun telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru. Di antaranya yakni Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kawasan Segitiga Kalimantan Tengah, dan kawasan yang berada di Palangkaraya.

Siapkan kajian dan aturan

Meski wacana pemindahan ibu kota kian santer, pemerintah diingatkan untuk mematangkan kajian dan menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah memaparkan hasil kajian terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Menurut Fadli, kajian tersebut harus disosialisasikan secara luas agar pemerintah juga mengetahui pendapat masyarakat.

"Kalau ada satu rencana, planning, tentu ada kajiannya. Kajian itulah yang disosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira ada bagusnya juga," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Tidak hanya itu, bahkan Fadli mengusulkan ada jajak pendapat yang melibatkan masyarakat.

Menurut Fadli Zon, ini diperlukan agar proyek pemindahan ibu kota diketahui secara transparan oleh masyarakat.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR Yandri Susanto. Ia mengatakan, untuk mengkaji pemindahan ibu kota, Komisi II memerlukan naskah akademik dan kajian spesifik.

Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan rancangan undang-undang tersebut.

"Saya kira itu hal yang vital, hal yang urgen kalau memang mau memindahkan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Yandri menjelaskan, saat ini penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Untuk memindahkan ibu kota negara, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara harus dicabut.

Selain itu, pemerintah harus mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan status aset di Jakarta.

"Naskah RUU belum diterima sampai sekarang, terus bagaimana? Mau mulai? Saya kira salah nanti," ucap Yandri.

"Kalau misalkan pemerintah mulai membangun sarana di sana, itu akan salah. Itu akan menjadi penyimpangan uang negara karena enggak ada undang-undangnya," ujarnya.

(Penulis Ihsanuddin/Kompas)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Senin Siang Ini", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/08130121/jokowi-umumkan-lokasi-ibu-kota-baru-senin-siang-ini?page=all.