Petisi Agar Jokowi Coret Capim KPK Bermasalah Terus Bertambah, Senin Pagi 1.793 Warganet Tandatangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Petisi agar Presdien Joko Widodo (Jokowi) mencoret sejumlah calon pimpinan (Capim) KPK bermasalah yang lolos seleksi terus bertambah.

Sebanyak 1.793 warganet menandatangani petisi berjudul "Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah" di situs Change.org.

Jumlah penandatagan petisi itu berdasarkan data terakhir sekitar pukul 08.11 WIB.

Petisi ini dibuat oleh peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana.

"Sudah tau kalau sekarang sedang berlangsung proses pemilihan Pimpinan KPK? Agenda ini sangat penting lho! Karena bagaimanapun proses ini akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi untuk empat tahun ke depan," tulis Kurnia dalam petisi sebagaimana dilansir dari situs Change.org, Senin (26/8/2019).

Baca: Ada Capim KPK Diduga Penerima Grafitasi Lolos, Saut Situmorang: Biar Pansel Saja yang Memutuskan

Namun, kata Kurnia, proses pemilihan capim KPK kali ini memiliki sejumlah persoalan, menyangkut kinerja Panitia Seleksi Capim KPK hingga para calon yang mendaftar.

"Pertama, Pansel KPK tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK," kata Kurnia.

"Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalunya," tuturnya.

Ia mencontohkan, ada figur yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK.

Dalam petisinya, Kurnia juga tak menutup kemungkin ada figur yang berisiko memiliki konflik kepentingan.

"Kalau para Pimpinan KPK punya rekam jejak buruk dan punya konflik kepentingan, semakin lama publik enggak akan percaya KPK bisa bertindak secara obyektif lagi. Apa itu baik bagi KPK dan pemberantasan korupsi?" tulis Kurnia.

Baca: Disiarkan Secara Langsung di YouTube, Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Senin Siang Ini

Kedua, lanjut dia, calon pimpinan KPK ada yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK.

Kurnia menilai, dari hal seperti ini, minpi bersama agar KPK dipimpin oleh orang yang bersih dan berintegritas akan sulit terwujud.

Ketiga, Kurnia menyoroti pernyataan salah satu anggota Pansel bahwa KPK harus diisi oleh pimpinan yang berasal dari lembaga penegak hukum lain, Polri atau Kejaksaan Agung.

Ia mempertanyakan mengapa hal itu terkesan dipaksakan untuk mengisi kursi pimpinan KPK.