Tajuk

KPK Punya Banyak Agen

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, diciduk KPK dalam penggerebekan pada Selasa (3/9/2019). Bersamanya diangkut sejumlah orang ke Jakarta.

KPK Punya Banyak Agen
BPost Cetak
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hanya berselang satu hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengumumkan penangkapan terhadap bupati. Jika sebelumnya operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan terhadap Bupati Muaraenim, Sumatera Selatan, Ahmad Yani, kali ini lebih dekat dari Kalimantan Selatan yakni bupati di Kalimantan Barat.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, diciduk KPK dalam penggerebekan pada Selasa (3/9/2019). Bersamanya diangkut sejumlah orang ke Jakarta. Selanjutnya mereka akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Di ruang berbeda, Bupati Muaraenim, Ahmad Yani, dan rekan-rekan, yang ditangkap pada Senin (2/9), harus menjawab berbagai pertanyaan penyidik. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan mereka ditangkap berkaitan dengan proyek di dinas pekerjaan umum.

Sekilas pasti kita akan berpikir apa Suryadman tidak menonton penangkapan Ahmad Yani dan ‘tiarap’. Perlu diingat KPK tidak melakukan penangkapan secara mendadak. Ada tahapan penyelidikan yang panjang dan tidak kita ketahui. Penangkapan tidak hanya berdasarkan penyadapan.

Baca: Dian Sastro Tularkan Kebiasaan Membaca Pada Anak, Ini 7 Tokoh Sukses di Dunia yang Hobi Membaca

Baca: Sukses Gundala Putra Petir, Ini 11 Film Indonesia yang Menyusul Tayang September 2019

Baca: Blokir 29 Kabupaten Dibuka, Rabu Tengah Malam Warga Papua dan Papua Barat Sudah Bisa Akses Internet

Pertanyaan yang lebih tepat adalah kenapa banyak kepala daerah tidak mengambil pelajaran dari aksi penangkapan oleh KPK sebelumnya. Sudah banyak pejabat yang dipenjara karena masalah suap dan proyek. Sekali lolos melakukan korupsi, berikutnya belum tentu.

Jangan berpikir karena berada di daerah maka tak akan terpantau KPK. Oleh karena berkantor di Jakarta dan tidak memiliki cabang di daerah, bukan berarti KPK tidak punya mata-mata di daerah. Banyak mata-mata KPK di daerah yakni masyarakat.

Pengusaha atau kontraktor yang gerah menghadapi praktik suap atau permintaan fee yang mencekik pasti mencari saluran untuk menyuarakannya. Selanjutnya KPK melakukan penyelidikan dan mencari waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan.

Pimpinan KPK juga ingin membuktikan bahwa mereka tetap bekerja kendati masa tugasnya hampir selesai. Tidak peduli sebentar lagi diganti. Dari lima pemimpin KPK hanya satu yang masuk 10 calon pemimpin yang baru. Dia adalah Alexander Marwata.

Baca: Tetap Cantik Setelah 19 Tahun Menjanda, Ini Rahasia Penampilan Memukau Rita Sugiarto Diusia 52 Tahun

Baca: Viral Pasangan Pengantin Tertipu Wedding Organazier, Menikah Tak Sesuai Rencana, Rugi Rp 89 Juta

Saat ini banyak kalangan yang meragukan calon pemimpin KPK. Ada sejumlah nama yang dicurigai akan melakukan penggembosan terhadap komisi antirasuah ini. Oleh karena Presiden Joko Widodo akan tetap mengusulkannya ke DPR, masyarakat harus terus mengawasinya.

Ini agar KPK tidak terseok-seok di tengah jalan. Dengan pengawasan ini diharapkan pemimpin KPK yang baru tidak berani macam-macam. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved