Berita Batola

BP2RD Kabupaten Batola Pastikan Tim Kejaksaan Akan Tagih Penunggak PBB dan BPHTB

BADAN Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola memastikan tim yang dibentuk pemkab dengan menggandeng pihak kejaksaan

BP2RD Kabupaten Batola Pastikan Tim Kejaksaan Akan Tagih Penunggak PBB dan BPHTB
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
BANGUNAN rumah walet di tengah sawah hampir merata bisa ditemui 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola saat mendata sebanyak 700 lebih bangunan sarang walet di kabupaten setempat 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - BADAN Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola memastikan tim yang dibentuk pemkab dengan menggandeng pihak kejaksaan tak hanya menagih para penunggak pajak walet, tapi juga menagih penunggak pajak bumi dan bangunan PBB) serta
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

“Iya nantinya tim yang melibatkan kejaksaaan tak hanya menagih walet, tapi juga menagih tunggakan PBB dan BPHTB,” tegas Ali Akbar, Kabid Retribusi dan Pajak Daerah BP2RD Kabupaten Batola, Rabu (11/9/19).

Menurut Ali, BP2RD Kabupaten Batola secara khusus akan segera menggandeng kejaksaan negeri (kejari) untuk melakukan pungutan terhadap para pengusaha yang selama ini ngemplang pajak.

Baca: Saksi Lain Buka Suara Soal Nikita Mirzani Labrak Elza Syarief PascaSeteru Hotman Paris Sebut Dijebak

Baca: Video Pertemuan Vicky Prasetyo & Sarita Abdul Mukti, Seteru Jennifer Dunn Lakukan Ini di Depan Raffi

Baca: Tudingan Ngemis Cinta Ayu Ting Ting Dibalas Ivan Gunawan, Teman Ruben Onsu Sebut Soal Urat Malu

“Iya, dalam waktu dekat kejari akan kita libatkan dalam penagihan para pengusaha walet,” kata Ali.

Menurut Ali, saat ini BP2RD sedang menunggu peraturan bupati (perhub) yang mengatur pungutan walet di bagian hukum Pemkab Batola.

Begitu disahkan oleh Bupati Batola, maka BP2RD bersama tim lainnya akan segera melakukan eksekusi penagihan pajak walet.

“Eksekusi penagihan pajak walet itu akan kita lakukan bersama kejaksaan, satpol PP dan kepolisian,” tegas Ali.

Dijelaskannya, sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batola, rumah burung walet itu 792 lokasi dan sebanyak 708 bangunan sarang walet di 17 kecamatan di Batola itu liar.

“Ini yang yang membuat kita prihatin,” katanya.

Lebih lanjut Ali menyatakan dari 792 lokasi rumah walet, cuma memberikan pemasukan atau pajak Rp 360 ribu per tahun.

Angka tersebut tidak masuk akal.

Ada sekitar 84 rumah walet yang berizin dan 84 itu itu yang akan dikejar pajak waletnya terlebih dahulu.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved