Berita Jakarta
Kebakaran Hutan, Walhi Salahkan Pemerintah Memberikan Konsesi Lahan Gambut kepada Pengusahaa
Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyatakan, pemerintah terus mengklaim jumlah hotspot (titik api)
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyatakan, pemerintah terus mengklaim jumlah hotspot (titik api) dan kebakaran hutan menurun.
Namun, klaim tersebut tak bisa membantah peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian parah di Riau dan Kalimantan Tengah
"Pemerintah selalu mengklaim bahwa titik api sama kebakaran menurun. Padahal ancaman kebakaran masih akan terus terjadi," ujar Zenzi saat dihubungi, Senin (16/9/2019).
Ia menilai pemerintah tidak benar-benar menyelesaikan akar masalah dari karhutla, yakni pemulihan ekosistem gambut.
Baca: ANEH! Kalimantan dan Riau Panas Luar Biasa, Suhu di Bengkulu Malah Makin Dingin, Ini Penyebabnya
Baca: VIRAL Beberapa Waktu Lalu, Toyota Calya dan Daihatsu Sigra Kian Diminati, Ini Plus Minusnya
Baca: Penerbangannya Terganggu Kabut Asap, Citilink Siapkan 3 Opsi bagi Penumpang Sumatera & Kalimantan
Zenzi mengatakan, ekosistem gambut di Riau dan Kalimantang Tengah rusak sejak pemerintah memberikan konsesi lahan kepada para pengusaha. Sebab, para pengusaha kerap mengeringkan kanal di lahan gambut.
Kanal yang berisi air tersebut sedianya dibutuhkan untuk menjaga lahan gambut tetap basah agar tak mudah terbakar. Karena sekarang sebagian besar kanal mengering, maka karhutla mudah terjadi dan terus meluas.
Zenzi mengatakan, pemerintah sekarang justru membelokkan isu bahwa penyebab karhutla adalah masyarakat yang membakar hutan untuk membuka lahan. Hal itu, kata dia, jelas tak akan menyelesaikan permasalahan.
"Di muka publik mungkin pemerintah berhasil meyakinkan publik bahwasannya titik api lebih banyak di masyarakat. Masyarakat jadi penyebab kebakaran. Tetapi alam itu enggak bisa dia berbohong," ujar Zenzi.
"Bahwasannya api terus terulang tidak terkendali karena pemerintah mengizinkan banyak sekali perusahaan membuat kanal yang mengeringkan ekosistem gambut," kata dia.
![[FULL] Roy Suryo Berlindung di Balik Penelitian, Pakar: Kalau Malah Menyerang Personal Tetap Pidana](https://img.youtube.com/vi/8fzdVBIhfxw/mqdefault.jpg)
