Tajuk

Jangan Jadi “Macan Kertas”

Terkait dua contoh masalah tersebut, seharusnya Pemko Banjarmasin serius menegakkan perda yang ada dan menindak warganya yang melanggar.

Jangan Jadi “Macan Kertas”
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Pembangunan jembatan beton menutup Sungai Veteran Banjarmasin. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan tidak pernah memberikan rekonmendasi pembangunan jembatan ini karena bertentangan rencana pembangunan siring untuk proyek dua jalur dari Jalan Veteran sampai Sungai Lulut sepanjang 3,5 kilometer atau kawasan wisata desitinasi sungai. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penegakan peraturan daerah (perda) di Kalimantan Selatan tak semuanya bisa dilaksanakan secara maksimal. Masih didapati sejumlah perda yang mandul dan sulit untuk diterapkan.

Permasalahan ini sebagaimana diulas Banjarmasin Post pada edisi Senin (29/9).

Ya, sebagaimana diungkapkan Ketua Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, setidaknya ada dua perda di Kota Banjarmasin yang tidak efektif penerapannya, yakni Perda Rumah Panggung dan Perda Sungai.

Terkait Perda Rumah Panggung, sebagaimana laporan yang masuk ke Ombudsman, ada warga yang protes karena rumahnya kebanjiran lantaran ada bangunan di lingkungan mereka menggunakan sistem uruk dan cor. Padahal sebelum ada bangunan tersebut, rumah sekitar aman dari banjir karena resapan air masih ada.

Sementara, mengenai Perda Sungai. Jika melihat bangunan di tepian sungai di ruas Jalan Veteran yang terus tumbuh, ini menimbulkan masalah baru buat sungai. Masalahnya ada pemilik bangunan yang membangun jembatan permanen di atas sungai hingga membuat sungai menyempit.

Terkait dua contoh masalah tersebut, seharusnya Pemko Banjarmasin serius menegakkan perda yang ada dan menindak warganya yang melanggar.

Noorhalis berpendapat, dengan, perda yang mandul dan tidak efektif perlu dilakukan evaluasi. Bisa direvisi atau bahkan dicabut.

Apa yang diutarakan Noorhalis tersebut ada benarnya. Buat apa dibuat aturan itu kalau tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Karena, jika pelanggaran demi pelanggaran perda terus dibiarkan tanpa ada penindakan, hal ini justru akan menambah banyak pelanggaran lainnya.

Misalnya, si A dibiarkan membangun gedung tanpa menggunakan konsep rumah panggung sebagaimana diatur dalam perda, bukan mustahil si B, C dan D juga akan meniru karena tak ada penindakan dari pihak terkait.
Jangan sampai karena mandul, perda yang seharusnya mengatur dengan tegas malah dianggap seperti ‘macan kertas’. Selain mendapat pandangan negatif dari masyarakat, kredibilitas pihak terkait bisa jatuh dibuatnya.

Maka dari itu, perlu ketegasan dan keberanian dalam menegakkan perda. Jangan ragu bertindak sesuai regulasi yang ada. Jangan sampai penegakkan perda justru dikalahkan karena ada kepentingan atau intervensi pihak-pihak tertentu.

Jika sebuah perda sudah tidak bisa ditegakkan sebagaimana mestinya, seharusnya ada evaluasi, di mana letak kesulitan atau kendala dalam penegakkan perda tersebut. Jika sudah dievaluasi, kemudian bisa dicarikan solusi untuk selanjutnya dilakukan direvisi sehingga tak ada lagi kendala dalam upaya menegakkan perda tersebut.

Tapi, di sisi lain, seharusnya warga seharusnya mematuhi perda yang ada. Jangan sampai beralasan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu sehingga bisa seenaknya peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved