TAG
perda
-
DPRD Tanah Laut kembali menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembentukan kebijakan publik.
9 jam lalu
-
Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Batola mengadakan kegiatan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (2/9/2025)
Selasa, 2 September 2025
-
Anggota DPRD Kalsel Rais Ruhayat, mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang belum memiliki aturan teknis
Rabu, 16 April 2025
-
Masih terkendala Perda, Disbudporapar Banjarmasin masih belum melakukan penarikan retribusi di area Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin.
Minggu, 29 Januari 2023
-
Rapat paripurna beragendakan pandangan umum fraksi DPRD terhadap penyampaian Raperda sekaligus jawaban Pjs Wali Kota Banjarbaru atas pandangan fraksi.
Senin, 19 Oktober 2020
-
Terkait dua contoh masalah tersebut, seharusnya Pemko Banjarmasin serius menegakkan perda yang ada dan menindak warganya yang melanggar.
Selasa, 1 Oktober 2019
-
Sebanyak tiga Raperda kembali diusulkan Pemko Banjarbaru ke DPRD Banjarbaru dalam rapat Paripurna di DPRD Kota Banjarbaru. Bersamaan itu pula disahkan
Senin, 13 Mei 2019
-
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Gusti Burhanuddin berharap ada peningkatan kualitas produk hukum dan kebijakan daerah di Kalsel.
Kamis, 2 Agustus 2018
-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tentang wajib baca tulis Alquran
Minggu, 1 Juli 2018
-
Biro Hukum Pemprov Kalsel menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal.
Kamis, 22 Maret 2018
-
Masyarakat Banua menyambut positif perda bantuan hukum untuk warga kurang mampu.
Sabtu, 17 Februari 2018
-
Peraturan daerah (Perda) Kalteng Nomor 7 Tahun 2012, tentang pengaturan lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus jadi sorotan.
Rabu, 6 Desember 2017
-
Peraturan daerah (perda) mengenai kekeberadaan Base Transceiver Station (BTS) saat ini masih terus dibahas DPRD Kota Banjarmasin.
Rabu, 25 Oktober 2017
-
Dalam perda itu ada ketentuan pidananya, yaitu bagi yang melanggar perda itu akan disanksi pidana kurungan
Rabu, 4 Oktober 2017
-
Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.
Rabu, 14 Juni 2017
-
Dibalik gesitnya kinerja, ada juga kendala yang dirasakan para personel satpol PP. Ya, kekurangan armada karena tiap kali giat harus bergiliran.
Jumat, 2 Juni 2017
-
kegiatan pada hari ini merupakan tindak lanjut MoU yang ditandatangani Kakanwil dan Ketua DPRD Kabupaten Tanahbumbu sebelumnya.
Rabu, 24 Mei 2017
-
Kepala Biro Hukum Pemprov Kalsel, Fydayeen menjelaskan, sampai saat ini Pemprov Kalsel belum mendapat surat dan tembusan dari MK itu
Selasa, 11 April 2017
-
Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan peraturan daerah (Perda).
Minggu, 9 April 2017
-
Kanwil Kemenkum HAM Kalsel melakukan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu.
Jumat, 17 Februari 2017
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
