Berita Batola

Baru 2.000 Wajib Pajak di Batola Melakukan Penyetoran, Kepala DJP Kalteng Kalsel Harapkan Ini

Kepala kantor Kanwil DJP Kalteng dan Kalsel mengungkapkan baru 2000 wajib pajak di Batola yang memenuhi kewajibannya.

Baru 2.000 Wajib Pajak di Batola Melakukan Penyetoran, Kepala DJP Kalteng Kalsel Harapkan Ini
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Memorandum of understanding (MoU) tentang koordinasi, konsolidasi dan sinergi bidang perpajakan di aula selidah Batola, Senin (9/10/19). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dari data admintrasi kantor Kanwil DJP Kalteng dan Kalsel, penerimaan pajak bruto di Kabupaten Batola sampai September 2019 ini mencapai Rp70 miliar lebih atau 12,42 persen dari total penerimaan kantor pelayanan pajak pratama Banjarmasin Utara.

“Kita menyampaikan apresiasi yang besar kepada Pemkab Batola atas dukungan optimaliasi penerimaan pajak. Untuk penerimaan pajak bruto di Kabupaten Batola sampai September 2019 ini mencapai Rp70 miliar,” kata Kepala Kantor DJP Kalteng Kalsel Cucu Supriatna, usai Memorandum of understanding (MoU) tentang koordinasi, konsilidasi dan sinergi bidang perpajakan di aula selidah Batola, Senin (9/10/19).

Hadir dalam acara ini Bupati Batola, Hj Normiliyani dan para kepala SKPD lainnya.

Menurut Supriatna, wajib pajak di Kabupaten Batola yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Utara itu sebanyak 34 ribu lebih dan yang melakukan penyetoran wajib pajak itu baru sekitar 2.000 wajib pajak saja.

Baca: Sosok Pria Misterius di Video Panas Bebby Fey Terungkap, Seteru Dinar Candy dan Atta Tegaskan ini

Baca: Buruh Tewas Dari Ketinggian 30 Meter di Duta Mall, Polresta Banjarmasin Lakukan Ini

Baca: Sebelas IUP Batubara Belum Setor Jaminan Reklamasi, Nilainya Mencapai Rp 26,5 Miliar

Baca: NEWSVIDEO : 30 Meter Jalan Desa Matanglurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Amblas

“Nah mudah-mudahan dengan MoU ini bisa meningkatkan kepatuhan menjadi minimal 50 persen lebih. ,” katanya.

Menurutnya, dengan MoU ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan daerah dari bidang perpajakan dan juga meningkatkan penerimaan daerah di bidang perpajakan dan dana bagi hasil pajak (DBH).

Ruang lingkup MoU ini, bebernya, meliputi konsilidasi pencapaian target dan penagihan pajak, lalu koordinasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan, serta sinergi dalam kegiatan sosialiasi perpajakan.

“Selain itu ada juga pertukaran data dan informasi perpajakan. Kemudian pengawasan kepatuhan perpajakan terkait penggunaan dana APBN, APBD dan APBDdes,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id.edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved