Pilkada Kalsel 2020

Anggaran Pilkada 2020 Naik, KPUD Banjar Berjanji Lakukan Hal Ini

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banjar akhirnya bernapas lega. Ini menyusul naiknya anggaran pilkada 2020 yang disediakan Pemkab Banjar.

Anggaran Pilkada 2020 Naik, KPUD Banjar Berjanji Lakukan Hal Ini
banjarmasinpost.co.id/idda royani
CERIA¬†- Ketua KPUD Banjar Munaimin (kedua kanan) ceria memperlihatkan NPHD yang ditandatangani bersama Bupati H Khalilurrahman (ketiga kanan), Senin (14/10/2019).¬† 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banjar akhirnya bernapas lega. Ini menyusul naiknya anggaran pilkada 2020 yang disediakan Pemkab Banjar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Banhar pun akhirnya mereka tandatangani, Senin (14/10/2019), bersama Bupati Banjar H Khalilurrahman. Sebelumnya KPUD Banjar sempat menolak menandatangani NPHD karena menilai anggaran yang disediakan Pemkab Banjar terlalu kecil.

Dari usulan yang mereka ajukan sebesar Rp 38 miliar, Pemkab Banjar hanya menyediakan Rp 25 miliar hingga akhirnya persoalan itu menggelinding ke Kementerian Dalam Negeri.

Setelah tim anggaran kedua pihak duduk semeja merujuk regulasi baru, akhirnya anggaran yang disediakan Pemkab Banjar naik menjadi Rp 40 miliar.

Baca: Akhirnya RSPAD Jelaskan Mengapa Wiranto Tak Berdarah Saat Penusukan, Terawan Jelaskan ini

Baca: Ratusan Karung Daun Kratom yang Diamankan Polisi Palangkaraya Ternyata Hendak Dikirim ke Pontianak

Baca: Pilkada Banjarmasin 2020, Habib Banua Melamar ke PKS Sebagai Bacalon Wali Kota

Baca: Api Hanguskan Ruang genset RSJ Sambang Lihum, Beruntung Tidak Merambat ke Penyimpanan Solar

"Kami merasa sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Bupati Banjar sehingga NPHD bisa terealisasi. Terimakasih atas bantuan, support dari Pemkab Banjar," ucap Ketua KPUD Banjar Muhaimin seusai penandatanganan NPHD di lantai dasar Pendopo di lingkungan rumah jabatan Bupati.

Muhaimin mengatakan sejak pemilu 17 April 2019 lalu, Pemkab telah luar biasa memberi perhatian dan apresiasi yang besar.

"Bupati Banjar juga terus mengingatkan kepada kami agar pemilu 2019 dan selanjutnya dilaksanakan dengan penuh integritas," tandasnya.

Dikatakannya, meski NPHD Banjar ditandagani pada pengujung waktu, namun ada hikmah tersendiri yang didapatkan. Pasalnya, pembahasan anggaran pilkada langsung disesuaikan dengan regulasi baru (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur mengenai penambahan honor petugas adhoc pilkada.

"Jadi kita lebih dalu start dibanding tujuh kabupaten lain di Kalsel yang sama-sama menyelenggaraan pilkada pada 2020 nanti," sebutnya.

Ia mengatakan pihaknya akan berupaya melaksanakan pilkada sebaik mungkin sebagaimana harapan Bupati Banjar. Termasuk akan amanah dalam hal penggunaan dana pilkada yang telah disediakan Pemkab Banjar yang mencapai puluhan miliar.

Baca: Jaga dan Rawat Situs Candi Laras, Nelayan Ini Percaya Raja dan Keluarga Kerajaan Masih Diami Candi

Baca: Hasil Barito Putera vs UNY & Barito Putera vs PSS U-20, Masing-masing Skor 6-0, Jelang Liga 1 2019

Baca: Meski Telah Simpan Ineks Dalam Boneka, Aksi Perempuan Ini Tetap Ketahuan Petugas

"Dana ini tak cuma kami pertanggungjawabkan secara formal kepada negara, tapi juga kepada Allah SWT," tegas Muhaimin.

Pihaknya juga berharap terus dipantau dan dibimbing dalam penyelanggaran pilkada sehingga pelaksanaannya bisa sesuai yang dikehendaki yakni lancar dan aman serta menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

(banjarmasinpost.co.id/roy)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved