Berita HST

Iuran BPJS Naik, RAPBD HST 2020 Alami Defisit, Ini Penjelasan Sekda

RAPBD yang sedang disusun Pemkab HST mengalami defisit sebesar Rp 270,50 miliar dari RAPBD Rp 1,4 triliun.

Iuran BPJS Naik,  RAPBD HST  2020 Alami Defisit, Ini Penjelasan Sekda
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) harus mengencangkan ikat pinggangnya pada 2020 mendatang.

RAPBD 2020 yang sedang disusun defisit sebesar Rp 270,50 miliar dari RAPBD Rp 1,4 triliun.

Defisit ini mau tidak mau terjadi mengingat beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan harus dianggarkan dalam APBD 2020 mendatang.

Kegiatan itu, yakni pesta demokrasi lima tahunan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah serta pelaksanaan BPJS semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

UHC yang baru dilaksanakan pada tahun ini juga bakal menyedot APBD. Apalagi, wacana kenaikan iuran mau tidak mau membuat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus menyusun anggaran dengan cermat.

Baca: Kabinet Jokowi Jilid 2: Nama Adik Prabowo Muncul Gantikan Wiranto, Najwa Shihab Jubir Presiden?

Baca: Cegah Longsor Semakin Parah, Warga Hapalah Bangun Tanggul, Susun 1000 karung Tanah di Bibir Sungai

Baca: Tudingan Dendam Medina Zein Hingga Laporkan Irwansyah Suami Zaskia Atas Masalah Bisnis Kue Laudya

Baca: LINK MOLA TV! Live Streaming Man United vs Liverpool Liga Inggris, TV Online & Siaran Langsung TVRI

Maklum, anggaran yang seharusnya Rp 42 miliar pada tahun ini bakal menjadi Rp 80 miliar akibat adanya wacana kenaikan 100 persen iuran BPJS.

Hulu Sungai Tengah, satu diantara empat daerah di Banua Enam yang melaksanakan UHC.

Tak hanya itu, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus dianggarkan dari ABPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dimana ada dua lembaga yang bertumpu pada ABPD untuk 2020 mendatang. Yakni Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum.

Total dana hibah yang disetujui yakni Rp 22 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan rincian anggaran Rp 750 juta pada APBD 2019 dan Rp 21,25 miliar dari APBD 2020. 

 Sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 10 miliar. Rinciannya, Rp 250 juta berasal dari APBD 2019 dan Rp 9,750 miliar berasal dari APBD 2020.

Otomatis Rp 31 miliar harus dianggarkan untuk pesta demokrasi mengingat pelaksanaan pemilihan kepada daerah harus bersumber dari APBD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Akhmad Tamzil, mengakui jika defisit ini juga pengaruh dari dua kegiatan tersebut.

"UHC ini komitmen pemerintah daerah untuk menjamin biaya kesehatan masyarakatnya. Sedangkan biaya pesta demokrasi memang harus dianggarkan," jelasnya.

Baca: Ditemukan Tewas Gantung Diri, Leher Siswi SMAN 1 Tebelian Sintang Terjerat Sabuk

Baca: Penyakit Autoimun Ashanty Renggut Nyawa Ibu Mikha Tambayong, Beda dengan Istri Anang Hermansyah?

Baca: Jelang Pelantikan Jokowi-Maruf, Densus 88 Tangkap dan Borgol Terduga Makar di Bekasi

Menurutnya, untuk anggaran pilkada juga tidak semuanya disetujui. Pasalnya dari pengajuan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu jauh lebih besar.

"Anggaran daerah mampu segitu. Ya segitu," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved