Berita Tanahbumbu

Fawahisah Angkat Bicara, Jelaskan Subtansi Persoalan Terkait Perwakilan Warga Datang ke DPRD

Politisi sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan substansi persoalan terkait pengaduan empat perwakilan warga ke DPRD.

Fawahisah Angkat Bicara, Jelaskan Subtansi Persoalan Terkait Perwakilan Warga Datang ke DPRD
banjarmasinpost.co.id/helriansyah
Anggota DPRD Tanahbumbu Komisi III membidangi pertambangan H Fawahisah Mahabatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BATULICIN - Anggota Komisi III DPRD Tanahbumbu H Fawahisah Mahabatan akhirnya angkat bicara.

Politisi sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan substansi persoalan terkait pengaduan empat perwakilan warga mendatangi kantor DPRD, Selasa (5/11/2019) kemarin.

Menyikapi persoalan tersebut, Fawahisah dengan tegas menyatakan tidak melihat siapa salah dan siapa yang benar terkait persoalan itu. Akan tetapi, harus melihat dari substabsi dan paradigma hukum.

"Masyarakat tidak salah dalam hal ini, karena mereka berkegiatan di situ mempunyai legal standing. SKT, sertipikat terus IMB," jelas Fawahisah kepada beberapa awak media, Rabu (6/11/2019).

Artinya, sambung Fawahisah, di dalam konsesi tersebut, mereka (masyarakat) yang berkegiatan karena ada legal standing yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu IMB.

"Nah, inilah yang sebagai kekuatan hukum mereka berkegiatan di sana. Membangun perumahan, rumah tinggal dan lainnya," terang Fawahisah.

Habaib Jindan dari Jakarta Ramaikan Gema Salawat Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW di Kandangan

DPRD Kalsel Silaturahmi ke Kejati Kalsel, Bahas Dukungan Soal Hibah Gedung Kejati Kalsel

Provost Gembosi Ban Mobil yang Parkir Sembarang di Jalan S Parman, Mobil Patroli Ditlantas Disasar

Di sisi lain, lanjut Fawahisah, perusahaan PT Pama subkontraktor PT Arutmin Indonesia tidak salah dalam hal ini. Mereka berkegiatan, karena mempunyai legal standing hukum diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Padahal dua-dua ini, antara masyarakat dengan pelaku bisnis. Mereka ini kan jadi korban kalau saya lihat. Karena kedua-duanya diberikan izin oleh pemerintah. Harusnya pemerintah dimana letak keadilannya di sini," jelasnya.

Maka dari itu, ucap Fawahisah, dirinya sebagai anggota DPRD dari Komisi III sekaligus membidangi pertambangan melihat persoalan ini, pemerintah harus bersikap arif dan bijak.

"Tidak boleh kita salahkan perusahaan tidak boleh kita salahkan masyarakat. Karena yang mengeluarkan izin berkegiatan di sana pemerintah," ungkap Fawahisah.

Sehingga yang perlu disikapi DPRD, menarik ke tengah permasalahan tersebut untuk mencari win-win solution. "Rakyat tidak rugi, orang berinvestasi terjaga keamanannya. Inilah sebenarnya fungsi DPRD selaku pemangku kebijakan yang mengawasi roda pemerintahan di Kabupaten Tanahbumbu," tutup Fawahisah.

BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved