Kabupaten Banjar Masih Perlu Dua Dokter Spesialis, ini Besaran Tunjangan yang Diberikan Pemkab

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pembatalan Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis memunculkan persoalan bagi daerah yang jauh dari perkotaan mengingat dokter spesialis umumnya lebih menyukai bekerja di kota.

Sejumlah daerah di negeri ini pun cukup dibikin waswas karena bakal makin kesulitan untuk mendapatkan dokter spesialis.

Pemerintah Kabupaten Banjar yang dekat dengan ibu kota provinsi (Banjarmasin) pun masih belum sepenuhnya memiliki dokter spesialis.

• Peraturan Presiden Tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis Dibatalkan MA, Menkes Merencanakan ini

• Tato Pemeran Video Syur Gisel Disinggung Gading Marten, Mantan Gisella Anastasia Ungkit Fakta Ini

• Tiba-tiba! Ayu Ting Ting Bagikan Undangan Pernikahan Disebut Sosok Ini, Robby Purba Pun Kaget

"Saat ini di Banjar perlu dua dokter spesialis yakni radiologi dan patologi. Soalnya spesialis radiologi yang ada sekitar setahun lagi pensiun. Sekitar dua tahun kemudian disusul sang istri (spesialis patologi) yang juga bakal pensiun," ucap Kepala Dinas Kesehatan Banjar Ikhwansyah, Rabu (6/11).

Bagaimana dengan dokter umum/gigi dan spesialis lainnya?
"Alhamdulillah ada, cukup. Bahkan untuk dokter umum dan gigi baru saja ada tambahan empat orang sejak sekitar empat bulan lalu," sebutnya.

Ikhwansyah mengaku tak terlalu risau mengenai pemenuhan dokter spesialis.

Pasalnya Martapura termasuk kota yang punya daya tarik bagi kalangan tenaga medis karena jarak yang dekat dengan kota madya serta jumlah penduduk yang padat dan tingkat ekonomi masyarakat yang cukup tinggi.

Apakah akan menaikkan tunjangan daerah bagi dokter spesialis? "Saya berpendapat itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Tunjangan yang kita berikan memang tak sedang-sedang saja, sekitar Rp 7,5 juta tapi saya yakin kalangan dokter spesialis akan tetap senang bertugas di Martapura.

Banyak kok dokter dari daerah lain yang ingin ke Martapura," tandasnya.