REI Kalsel Nilai Penyerapan BP2BT Tidak Maksimal, Developer Batola Ingin FLPP

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Dewan Pimpinan Deerah DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalsel menilai program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang dilaunching di awal tahun 2019 penyerapannya tidak maksimal karena kesulitan dalam pelaksanaannya.

“Alhamdulillah ini hasil yang sudah kita perjuangkan 2 bulan sebelumnya. Dulu persyaratan BP2BT ini sangat memberatkan. Untuk itu walaupun program ini dilaunching di awal 2019 tapi tidak bisa terserap dikarenakan kesulitan dalam pelaksanaannya," kata Ketua DPD REI Kalsel Royjani Sjachril, Senin (18/11/19).

Menurut Roy setelah adanya relaksasi InsyaAllah program BP2BT akan berjalan meningkat, tapi dikarenakan batas waktu hanya sampai pertengahan Desember 2019 maka kurang maksimal hasilnya.

“Diharapkan dia awal tahun akan berlanjut lagi program ini agar beban pokok kredit masyarakat tidak besar dalam kredit kepemilikan rumah (KPR),” katanya.

• Fakta Kehamilan Syahrini Dibongkar Nikita Mirzani, Perut Istri Reino Barack Disorot Rival Kumalasari

• Kabar Duka dari Ustadz Abdul Somad, Sosok Ulama Kharismatik yang Dihormatinya Meninggal Dunia

• Betrand Peto Bolak-balik Kamar Mandi Saat Jumpa Sosok Ini, Ruben Onsu Ungkap yang Dilakukannya

Roy berharap ke depannya Kementrian PUPR agar dalam hal mengeluarkan program atau kebijakan sebelumnya bisa sosialisasi dulu dengan pihak-pihak yang terlibat nantinya.

Jangan sampai produk yang dikeluarkan menjadi produk yang mubazir karena banyak masalah dalam penerapannya dikarenakan oleh kepentingan sepihak.

Sementara itu sejumlah developer atau pengembang perumahan menilai ada kecenderungan nasabah perumahan di wilayah Batola kurang berminat terhadap program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan nilai bantuan uang muka kredit perumahan antara Rp38 sampai Rp40 juta sistem bunga komersial.

“Iya kami lihat calon nasabah perumahan di Batola kurang berminat BP2BT. Mereka ingin pemerintah pusat mengembalikan ke program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi,” kata Hamdi Alwie, Manajer Proyek PT Pesona Purnama, Kompleks Grand Purnama II, di Jalan Trans Kalsel-teng Desa Tatah Makmur, Kecamatan Alalak Batola.

Hamdi berharap dalam waktu dekat program rumah subsidi dapat berjalan normal kembali, dan kembali ke program FLPP karena program BP2BT tidak diminati para debitur.

Seperti diketaui Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempermudah akses kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satunya pelonggaran persyaratan uang muka atau down payment (DP) yang semula minimal 5 persen menjadi hanya 1 persen.

Pelonggaran syarat kepemilikan rumah ini merupakan bagian dari program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pada tahun 2019 Kementerian PUPR sedang memproses tambahan anggaran BP2BT untuk dapat membangun 7.500 unit rumah.
Selain uang muka, menurut Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo pelonggaran lainnya adalah lama menabung.

"Sebelumnya, persyaratan lama menabung adalah 6 bulan. Dengan terobosan baru jadi hanya 3 bulan," kata Wempi saat membuka Indonesia Properti Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu (16/11/2019) kepada Kompas.com.

Kelonggaran persyaratan ketiga adalah perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari.