Tahun Depan Sensus Penduduk Pakai Sistem Online, Terjunkan 390 Ribu Petugas

Wawancara Ekslusif Dr Suhariyanto Kepala BPS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tahundepan, 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai gawe besar, yaitu sensus penduduk. Perhelatan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali itu memerlukan dana tidak sedikit karena melibatkan ribuan petugas.

Kepala BPS, Dr Suhariyanto, menyebut perlu dana sedikitnya Rp 4 triliun dan melibatkan sekira 390 ribu petugas. Biaya terbesar dipakai untuk pelatihan dan honor petugas lapangan.

Berikut petikan wawancara eksklusif tim Tribun Network dengan Suhariyanto di kantornya, Kamis (12/12), mengenai sensus penduduk.

Bisa dijelaskan seperti apa nantinya pelaksanaannya?

Sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali sesuai rekomendasi PBB. Pada sensus 2020, Indonesia tidak sendiri. Ada 54 negara lain yang melakukan sensus penduduk.

Sensus tahun depan memakai metode berbeda dari periode sebelumnya. Ada gabungan antara cara konvensional dan online. Cara tradisional melalui wawancara dari pintu ke pintu tetap dipakai. Sedangkan metode lain mengandalkan sistem digital. Metode kombinasi ini dipakai kalau sudah punya data registrasi sebagai dasar sensus.

• Menkeu Sikapi Kasus Jiwaraya Gagal Bayar, Sri Mulyani Minta KPK Turun Tangan

• Gagal Bayar Nasabah Rp 12,4 Triliun, Dirut Jiwasraya Minta Maaf

• Fantastis, Kiriman 36 Kilogram Sabu untuk Tahun Baru Digagalkan, Juga Ada 32 Ribu Ekstasi

• Kades Ini Tega Tabrak Warganya dengan Ford Ranger hingga Tewas Terseret, Begini Kronologisnya

Jadi kita untuk pertama kalinya menggunakan metode kombinasi. Sensus menjadi penting agar perencanaan pertanian, pendidikan, dan kesehatan tidak kocar-kacir.

Sensus 2020 juga pertama kalinya pakai online, sehingga masyarakat bisa meningkatkan datanya, misal pendidikan dari S1 ke S2. Juga untuk mengidentifikasi lebih dalam terkait pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Siapa saja yang nanti dilibatkan dalam sensus penduduk?

Kita berupaya menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk sosialisasi aparatur sipil negara (ASN). Harapannya ada sekira 15 juta penduduk ikut berpartisipasi dari ASN beserta keluarga.

Kementerian PAN-RB punya wewenang terhadap 4,5 juta ASN. Ditambah dengan minimal anggota keluarga bisa jadi 15 juta.

Kami juga sosialisasi ke perguruan tinggi, menggandeng fakultas statistik. Selain dapat ilmu, para mahasiswa diharapkan bisa antusias terhadap program ini.

Ada penambahan data dalam sensus penduduk 2020. Nantinya, alamat yang tidak sesuai KTP bisa dilaporkan. Ada 21 pertanyaan dalam sensus penduduk 2020.

Tujuh di antaranya merupakan pertanyaan baru, di antaranya apakah alamat sesuai KTP atau tidak. Nanti ada pertanyaan itu.

Perlu dana berapa untuk sensus?

Anggaran sensus total Rp 4 triliun. Petugas lapangan akan direkrut 390 ribu orang di seluruh Indonesia. Jumlah petugas itu nggak ada apa-apanya dibanding China, yang mencapai 1 juta orang.

Kami sifatnya open, siapa saja boleh, namun ada syarat-syarat khusus. Mereka akan dilatih dalam melakukan metode door to door, harus paham data dan statistik.

Pada 2030 saya punya mimpi budget sensus bisa turun. Bisa seperti Korea, sudah tidak pakai metode door to door.

Di Australia sudah melalui online tapi masih ditambah door to door. Sistem dibangun setahun belakangan, kami menggandeng Kemenkominfo kemudian dapat pendampingan Australia Bureu Statistic.

Metode door to door apakah memang ongkosnya lebih mahal?

Iya pelatihan petugas mahal sekali. Saya ambil contoh Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kami harus ke Batam dulu, kalau nggak ada pesawat naik kapal selama 10 jam. Biaya pelatihan besar sekali.

Untuk validitas sensus, apa yang akan dilakukan BPS?

Seperti saya bilang ketika mau mengumpulkan data manual harus mengacu pada ketentuan PBB. Untuk menghitung pengangguran misalnya ada petunjuk dari ILO (Organisasi Buruh Internasional).

Kemudian ketika BPS merilis daya beli tidak melenggang begitu saja. Ada forum masyarakat statistik anggotanya 23, Ketuanya Prof Busyanul Arifin, dan dimonitor terus-terusan.

IMF (Dana Moneter Internasional) juga datang setahun sekali mengecek semua. Kami menerima masukan dan kritik dari semua pihak.

• 8 Orang Disambar Petir dan 3 Siswa Polisi yang Jalani Pendidik Tewas, Berikut Nama-namanya

• Pelamar di Batola Kecewa Gagal Buka Situs SSCN untuk Melihat Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019

Mengungkapkan sesuatu yang baik dikritik, mengeluarkan data jelek juga dikritik. Saya yakin yang dikerjakan betul.

Presiden sama sekali nggak pernah marah terkait data BPS. Kalau data mengenai neraca perdagangan minus, beliau minta penjelasan apa yang buruk. Saya harus mengurai satu-satu.

Beliau mencatat untuk mengingatkan menteri. Masalah sensitif kalau tidak diangkat dan tidak dibicarakan apa jadinya negara ini. Kritikan boleh saja. (yanuar yovanda)