Mengoreksi Pertamina dari Daerah

TENGAH viral pertalite membuat mesin sepeda motor tersendat-sendat. Ini bukan kali pertama produk Pertamina dipersoalkan. Sebelumnya pertamax ramai diperbincangkan karena diduga tidak sesuai standar.

Belum lagi penolakan perusahaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta membeli produk badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Produk Pertamina untuk perusahaan besar saja diragukan kualitasnya, apalagi yang didistribusikan kepada masyarakat.

Rakyat memang perlu mempertanyakan kinerja perusahaan ini. Terlebih, Pertamina tampak kalah dibandingkan Petronas dari Malaysia. Nama Petronas kerap dipampang di banyak event olahraga internasional. Gedung kembar di Kuala Lumpur, yang menjadi kantor pusat Petronas, juga begitu megah hingga menjadi ikon kebanggaan rakyat Malaysia.

Sementara belum ada yang bisa dibanggakan rakyat negeri ini mengenai Pertamina. Bahkan Indonesia beli minyak mentah ke Singapura, yang tidak punya sumber daya alam, menjadi isu senter. Padahal Indonesia lebih kaya dibandingkan kedua negeri jiran tersebut.

Baca juga: Respons Keluhan Dugaan Pertalite Tercampur Air, YLK dan Pertamina Periksa SPBU di Banjarmasin

Pertamina memang kerap dililit isu korupsi. Sedari didirikan dan dipimpin Ibnu Sutowo. Sejumlah petinggi Pertamina juga dipenjara. Terbaru, kasus yang melibatkan pengusaha Riza Chalid, yang hingga kini belum bisa ditangkap Kejaksaan Agung.

Sebagai masyarakat daerah, kita memang tidak bisa berbuat banyak. Warga Kalimantan Selatan hanya bisa mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah ini.

Pemandangan truk angkutan barang antre di depan SPBU bukan hal yang aneh di Kalsel. Bahkan para sopirnya kerap harus menunggu satu hari untuk mendapatkan BBM.

Pertalite di daerah ini juga tak lepas dari masalah. Pengganti Premiun ini juga kerap kosong. Akibatnya pengguna kendaraan bermotor terpaksa membeli Pertamax, yang lebih mahal. Padahal saat menggantikan Premium, ada harapan pasokan Pertalite lebih lancar, kendati lebih mahal.

Baca juga: Warga Mengeluh Motor Brebet Usai Isi Pertalite di SPBU, Komisi III DPRD Kalsel Panggil Pertamina

Pedagang eceran menjadi solusi kelangkaan ini. Mereka menjual BBM tidak hanya untuk sepeda motor dan mobil, tetapi juga untuk truk. Pertamini pun muncul. Tentu ada harga lebih yang harus ditanggung konsumen. Sedikitnya Rp 2.000 per liter.

Konsekuensi lainnya adalah BBM berisiko tidak murni. Ada saja pedagang yang nakal dan mengoplosnya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Makanya jangan heran bila mesin kendaraan bermotor tersendat-sendat atau bahkan mogok setelah membeli pertalite eceran.

Di sinilah peran pemerintah daerah untuk melindungi konsumen di Kalsel.  Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah pun berencana memanggil pimpinan Pertamina serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) di Kalsel untuk menjelaskan kasus yang viral ini.

Pemimpin di Kalsel harus berani. Bila perlu meniru Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Muzakir Manaf, yang menghentikan pembelian BBM menggunakan barcode karena mempersulit. (*)