MUI Kalsel Gelar Rakorda, Staf Khusus Presiden dan Wasekjen MUI Pusat Hadir, Ini Tema yang Dibahas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ketua MUI Pusat Bidang Pemberdayagunaan Ekonomi, Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi, KH Lukmanul Hakim dan Wasekjen MUI Pusat, KH. Salahuddin Al Ayyubi berhadir dalam Rakorda MUI Wilayah V se Kalsel, di Ballroom, Dafam Hotel, Q Mall Banjarbaru, Senin (23/12/2019).

Selain pejabat MUI Pusat di atas, turut hadir pula, Gubernur Kalsel yang diwakili Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Pemprov Kalsel, Fathurrahman. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya dan Forkompinda, tingkat kota dan Kalsel.

Hadir tuan rumah, Ketua MUI Kalsel, KH Husin Nafarin, yang mana mengatakan berharap kepada peserta Rakorda bisa ikuti Rakorda ini sehingga Kegiatan MUI kedepan kian terarah dan bisa lebih memberikan manfaat.

Ketua Panitia, HG (P) Rusdi Effendi AR menjelaskan bahwa Rakorda ini mengambil tema Modernisasi Beragama untuk Nilai nilai Kebangsaan yang berperadapan tinggi.

• Peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2020, Ini Tahapan Pentingnya

• Video Adegan Mesra Ariel NOAH & Lania Fira Beredar & Viral, Ini Sosok Wanita Bersama Eks Luna Maya

• Sebab Utama Betrand Peto Perlakukan Sarwendah, Istri Ruben Onsu yang Viral, 6 Pengakuan Ayah Kandung

Dimana kegiatan ditujukan untuk meningkatkan peran serta Ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam berbagai kegiatan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, khususnya dimasing-masing Provinsi se Kalimantan.

Selain itu, Meningkatkan kerjasama dan saling pengertian antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan berbagai pihak, khususnya dengan instansi Pemerintah, Ormas/Lembaga keagamaan Islam, kalangan swasta dan sebagainya, khususnya dalam pelaksanaan program-program hasil MUNAS/RAKERNAS.

Ketiga, yakni merumuskan bentuk-bentuk operasional program-program unggulan Majelis Ulama Indonesia(MUI) serta program-program kerja sama dengan pihak lain terutama Reformulasi Gerakan Dakwah untuk Ketahanan Aqidah dan Pemberantasan Munkarat

"Selanjutnya tujuannya adalah agenda ini sebagai Forum Pembahasan masalah-masalah sosial keagamaan
(Masail diniyah al ijtima’iyah) yang aktual di daerah untuk difatwakan oleh MUI diwilayah tersebut, termasuk pemetaan aliran
sempalan dan penanggulangannya.

Serta terwujudnya infrastruktur dakwah dan kerjasama pembinaan Muallaf di daerah perbatasan antar Provinsi, " kata dia.

Dipaparkan Gusti Rusdi Effendi AR, dalam Rakorda yang akan digelar selama tiga hari ini mempunyai beberapa materi pembahasan.

"Ada soal Paparan tentang Peran Ulama & Umara dalam Penguatan Dakwah dan Peradaban Umat oleh Ketua MUI Pusat dan Ketua MUI Provinsi Kalsel. Ada juga Paparan tentang Wawasan Kebangsaan Berbasis Pendidikan
Pesantren oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Kalsel, Prof. Dr.H. Kamrani Buseri, MA," urainya.

Selain itu, ada juga paparan tentang Peluang Kerjasama dengan Lembaga Keuangan syariah (LKS) dan BUMN untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, oleh Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary Az.,MA, serta Paparan tentang Peran Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Dakwah & Pembinaan Muallaf oleh KaKanwil Kemenag Provinsi Kalsel.

"Juga Paparan tentang Kemitraan Kepolisisan dan Da’i / Ulama dalam pemberantasan Munkarat dan Keamanan Masyarakat oleh Kapolda Kalsel, serta Paparan Tentang Moderasi Beragama dan Etika Kerukunan Umat Beragama untuk Kalimantan yang Berperadaban Tinggi, oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalsel, dan banyak yang lainnya, " kata dia.

Nantinya, kata HG (P) Rusdi Effendi AR, menjelaskan kemudian peserta akan mendiskusikan dalam bentuk kelompok dengan topik-topik, di antaranya soal Organisasi yang meliputi, 1. Program Konsolidasi Organisasi, 2. Program Khusus a. Etika Ukhuwah Islamiyah dan b. Pendidikan Pesantren.

Selain itu, ada diskusi yang membahas soal Program Kerja 2020 dan Komisi Fatwa.

"Peserta Rakorda terdiri dari unsur Pimpinan MUI Provinsipenyelenggara, Pengurus MUI wilayah yang bersangkutan, Pengurus MUI Kab/.Kota. penyelenggara Pimpinan Ormas Islam dan Ponpes terkemuka di daerah penyelengagara, unsur kementerian Agama di wilayah yang bersangkutan serta undangan instansi terkait, seluruhnya berjumlah 200 orang, " urainya. (BANJARMASINPOST.CO.ID/lis)