Antisipasi KPR Subsidi FLPP yang Terbatas di 2020, REI Kalsel Genjot Pemasaran BP2BT

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama 2020, Pemerintah melalui Kemenpupr mengalokasikan anggaran kuota kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesat Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah secara nasional.

Dari kuota 102.500 unit tersebut akan dibagikan kepada sejumlah bank penyalur yang kemudian bekerjasama dengan berbagai pengembang di Indonesia.

Di Kalimantan Selatan (Kalsel), minat masyarakat terhadap rumah subsidi terbilang tinggi. Ketua DPD REI Kalsel, Royzani Sjachril mengatakan, selama 2019 target 10.000 unit KPR subsidi tidak bisa terealisasi lantaran kuota FLPP yang terbatas. Sejak Agustus 2019, kuota FLPP yang diberikan pemerintah telah habis.

"Dari anggaran kuota yang diberikan pemerintah tersebut kami menilai masih sangat kurang, terlebih di Kalsel peminat KPR FLPP sangat banyak. Namun selain FLPP, pemerintah juga menganggarkan kuota subsidi untuk skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) sebesar 50.000 unit rumah, menurut informasi ada rencana dari pemerintah menambah kuota BP2BT sebanyak 13.000 unit namun pelaksanaannya masih belum ada kepastian," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (10/1/2020).

• Gerhana Bulan Penumbra pada 11 Januari 2020, Cek Tata Cara & Bacaan Niat Shalat Gerhana Bulan

• Pascahujan Deras, Siring Kemuning Ambruk, Dinas PUPR Banjarbaru Siapkan 30 Bronjong

• Reino Barack Tepergok Acuhkan Syahrini Saat Makan Malam, Suami Incess Ternyata Pilih Lakukan Ini

Dipaparkannya, target penyaluran KPR subsidi di Kalsel selama 2020 masih sama dengan 2019 yakni sebesar 10.000 unit. Meskipun KPR FLPP masih terbatas, pihaknya optimistis memasarkan skema BP2BT kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BP2BT sebagai alternatif KPR subsidi masih belum mampu mendongkrak penjualan, diakui Roy calon debitur mayoritas masih memilih KPR FLPP.

Perbedaan dari kedua skema yakni, angsuran FLPP bersifat flat hingga lunas atau tenor yang disepakati.

Sedangkan BP2BT, calon debitur mendapatkan subsidi uang muka namun angsuran akan bersifat fluktuatif mengikuti bunga pasar pada tahun ketiga dan seterusnya.

"Kelebihan dari skema BP2BT bisa jadi pilihan bagi debitur, karena mengurangi hutang pokok kreditnya sehingga tidak besar jumlahnya saat sewaktu-waktu akan dilunasi. Sedangkan skema FLPP tidak ada subsidi uang muka atau DP sehingga hutang pokok kreditnya lebih besar," urainya.

Selaku Direktur Utama Mahatama Property Syariah, strategi pemasaran yang dilakukan Roy tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan selama 2019.

Salah satunya melalui promo-promo menarik dan pameran properti.

Terkait adanya bisnis penipuan yang berkedok properti syariah, ia mengimbau masyarakat tidak cepat tergiur dengan investasi bodong tersebut.

"Harus diperhatikan sebelum berinvestasi atau membeli rumah, yakni pengembang yang resmi atau tercatat di asosiasi, jangan mudah terlena harga jual yang murah, namun pada akhirnya rumah yang dijanjikan tidak ada. Yang paling sangat disayangkan adalah mengatasnamakan properti syariah sehingga memperburuk citra syariahnya itu," tandasnya.

Pemerintah juga lakukan Inovasi terbaru layanan KPR, berupa aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

"Melalui aplikasi yang diluncurkan ini masyarakat dapat mengakses secara langsung perumahan yang mereka inginkan dan memilih bank pelaksana sesuai dengan yang diinginkan dan menunggu proses pengesahannya oleh perbankan," ujar Roy.