Berita Jakarta

Tenaga Honorer Se-Indonesia Bakal Dipensiunkan, Hanya Pegawai Berdasarkan UU yang Dipertahankan

Tenaga Honorer Se-Indonesia Bakal Dipensiunkan, Hanya Pegawai Berdasarkan UU yang Dipertahankan

Tenaga Honorer Se-Indonesia Bakal Dipensiunkan, Hanya Pegawai Berdasarkan UU yang Dipertahankan
KOMPAS.COM/ARI MAULANA KARANG
Tim verifikator Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut tengah memeriksa berkas pelamar CPNS Garut, Selasa (3/12/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

Postingan Mulan Jameela di IG Malah Disorot, Mantan Teman Duet Maia Estianty Bagi Aktivitas di DPR

Hasil Autopsi Jenazah Lina Disinggung pada Sule, Ayah Rizky Febian & Putri Delina Beri Jawaban Ini

Makian Nikita Mirzani Berujung Petaka, Diblacklist 1 Stasiun TV Pasca Seteru Andhika Pratama-Ussy

Bunuh Diri Imbas Ulah Aurel Hermansyah Nyaris Ashanty Lakukan, Adik Raffi Ahmad, Syahnaz Bereaksi

Uang Bulanan Nia Ramadhani dari Ardi Bakrie Disinggung, Sohib Jessica Iskandar Bikin Ashanty Kaget

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut.

Ia mengungkapkan kondisi lain dimana para pegawai tersebut dibayar dari anggaran yang kategorinya masuk ke dalam barang dan jasa, bukan kategori SDM.

"Ini kan tidak compatible dengan UU yang berlaku," tuturnya lagi.

Banyak pegawai berstatus non ASN

Di dalam rapat tersebut, pihak KemenpanRB juga mengungkapkan masih banyaknya pegawai yang berstatus non ASN.

"Untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluhan yg non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini," ungkap pihak KemenpanRB.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved