Merasa Tak Harmonis, Mahfud MD Tak Segan-segang Menegur Prabawo, 'Saya Garang ke Siapa Saja!'

"Jadi Pak Mahfud mau memarahi kalau ada kesalahan, tidak ada rasa sungkan ?" tanya Najwa Shihab.

"Ndak ada rasa sungkan," kata Mahfud MD.

"Jadi pernah memarahi ( Prabowo Subianto) ?" tanya Najwa Shihab lagi.

"Tidak pernah. Karena memang belum ada kesalahan. Kalau ada saya marahi itu meskipun Pak Prabowo," pungkas Mahfud MD seraya tersenyum.

Terkait Dugaan Korupsi Asabri, Mahfud MD Bakal Panggil Erick Thohir

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan menteri terkait lainnya, dalam waktu dekat.

Pemanggilan itu terkait dengan isu munculnya korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

"Minggu ini (akan dipanggil). Masih di luar negeri Pak Erick dan sebagainya. Nanti kami akan panggil," ujar Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Mahfud MD memastikan, penelusuran soal kasus korupsi Asabri ini akan terus dilakukan.

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Kamis (16/1/2020). (Gita Irawan/Tribunnews.com)

Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa seluruh kasus korupsi harus dibongkar. Tidak hanya dibongkar, tetapi juga kasus tersebut harus dibawa ke pengadilan.

"Nanti kami akan proporsional. Kalau kasus itu sudah ada, nanti ada jalur hukumnya ke mana, yang melakukan tindakan siapa-siapa, itu sudah ditentukan oleh UU," kata dia.

Menurut Mahfud MD, persoalan korupsi, termasuk Asabri, juga telah melukai hati semua orang.

Apalagi, kata dia, Indonesia memiliki prajurit yang pergi jauh dari keluarga untuk mencari nafkah tetapi sesudah pensiun tidak punya rumah dan harus keluar asrama karena prajurit lainnya akan masuk.

Lebih jauh, Mahfud MD mengatakan, PT Asabri semula berbentuk yayasan bernama Yayasan Asuransi Sosial ABRI.

Kemudian, yayasan tersebut berubah menjadi PT karena pada tahun 1998 terjadi korupsi yang terpidananya adalah pihak swasta dan tentara aktif.