Berita Batola

Oknum PNS di Batola Mengakali Aplikasi Smart Presensi, Diskominfo Lakukan Aturan Khusus

Oknum PNS di Batola Mengakali Aplikasi Smart Presensi, Diskominfo Lakukan Aturan Khusus

Oknum PNS di Batola Mengakali Aplikasi Smart Presensi, Diskominfo Lakukan Aturan Khusus
FOTO ABAS BATOLA UNTUK BPOSTGROUP
Smart Presensi untuk 4.800 ASN Kabupaten Batola (ilustrasi) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) Kabupaten Batola selama beberapa bulan terakhir menemukan Smart Presensi dapat diakali oleh sejumlah oknum PNS.

Selain satu handphone dapat digunakan beberapa orang untuk absen, tidak sedikit ASN yang menitip absen ke PNS lainnya.

“Caranya objek foto yang diambil bukan wajah, melainkan bagian lain dari tubuh seperti tangan, punggung, hingga bahkan tempat parkir. Bahkan, ada plat nomer kendaraan segala yang difoto. Ini modus PNS titip absen yang akan kita tertibkan,” kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Batola, Akmad Wahyuni S.Sos, Selasa (4/1/20).

Menurut Wawah, panggilan akrab Akmad Wahyuni, cara-cara tidak benar sejumlah oknum PNS itu tak bisa lagi sejak Februari 2020 ini.

Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) yang menjadi leading sector aplikasi ini pun berkonsultasi ke pimpinan untuk mengatasi adanya sejumlah oknum PNS yang melakukan absen tidak sesuai aturan ini.

Peserta Tes CPNS di Setdapor Kalsel Ini Hanya Kerjakan Soal 37 Menit Lulus Passing Grade

Jalur Alternatif Sungai Ulin-Mataraman Masih Terseok-seok, Satu Warga Tuntut Keadilan

Perayaan Cap Gomeh di Kalsel Diisi berbagai Kebudayaan Nusantara Termasuk Madihin

“Akhirnya, ada jalan keluar setelah kami konsultasi dengan pimpinan di Batola,” katanya.

Adapun batasan yang diberlakukan adalah kewajiban satu ASN menggunakan satu handphone.

Menurut Wawah, untuk memastikan keabsahan perangkat tersebut, International Mobile Equipment Identity (IMEI) harus didaftarkan ke Diskominfo Batola sehingga tiga hari terakhir dinas setempat kebanjiran yan mendaftarkan IMEI.

“Peraturan Bupati Batola menjadi dasar hukum satu hape satu PNS dan hanya bisa untuk melakukan smart presensi untuk pemiliknya saja. Dalam perbup tersebut, ada aturan yang menyatakan laporan kehadiran harus menunjukkan jati diri,” kata Wawah.

Ditambahkan Wawah, jika terjadi pelanggaran, admin instansi terkait harus menghapus kehadiran absen titipan tersebut.

Bahkan, untuk sanksinya, jika masih ada PNS yang menitip absen, maka sangsinya ambahan Penghasilan PNS (TPP) akan ditahan sampai absennya diperbaiki.

(Banjarmasinpost.co.id./edi nugroho)

Redaksi:

Foto pada berita ini diganti demi kenyamanan pembaca. Teirma kasih

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved