Rapat Dengar Pendapat Antara DPRD Banjarbaru dan Pemko Banjarbaru Terkait Peternakan Babi

BANJARMASIN POST CO.ID, BANJARBARU - DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak Pemerintah Kota Banjarbaru terkait dengan keluhan para peternak babi di kawasan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Kalsel, Senin (24/2/2020).

Rapat dengar pendapat ini digelar di Gedung DPRD Banjarbaru dengan dihadiri Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah, Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Nafsiani Samandi.

Turut hadir Ketua Komisi III Banjarbaru, Takyin Baskoro, dan para anggota Komisi III DPRD Banjarbaru yang memang membidanginya. 

Pada rapat ini, pihak Pemko Banjarbaru dihadiri oleh berbagai dinas terkait.

Mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas PUPR, Satpol PP Banjarbaru dan pihak kecamatan setempat.

Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Nafsiani Samandi, mengatakan, secara umum rapat belum menghasilkan keputusan atau solusinya. 

"Kegiatan rapat tidak bisa berlangsung lama. Nanti akan diagendakan lagi, menunggu pihak pemko Banjarbaru untuk mencari solusinya," katanya.

Rapat dengar pendapat itu, dikatakannya merupakan tindak lanjut dari aspirasi para peternak yang sebelumnya mengadu ke wakil rakyat. 

"Untuk sementara, rapat tidak ada keputusan. Tetapi, ada mau dicarikan solusi. Ada kesepakatan bahwa aspirasi peternak untuk meminta waktu penutupan diundur, disepakati oleh Pemko Banjarbaru" kata Nafsiani.

Pemko Banjarbaru memberikan toleransi terkait tempo penutupan.

Peternak diberi waktu hingga 25 April 2020 untuk menyiapkan relokasi.

Peternak, menurut Nafsiani, bersedia untuk merelokasi usaha ternaknya ini.

Tetapi, ia juga mendorong agar pihak pemerintah mencarikan solusinya. 

"Pemko juga harus berkomitmen untuk menangani hal ini dengan baik. Mau dibawa kemana soal ini. Apabila ada larangan peternakan ini, maka Pemko harus punya solusi kepada para peternak sehingga kebijakan tidak merugikan beberapa pihak," bebernya.

Para peternak sudah mau menyedikan lahan baru untuk lokasi peternakan.

Pemko harus berkomitmen bahwa lahan yang baru ini tidak menjadi polemik di kemudian hari. 

"Kita inginnya penanganannya secara menyeluruh karena peternak ini tidak hanya satu kelompok ini saja, tapi banyak yang lain juga," tambahnya. (AOL/*)