Sektor Pertambangan Dapat Insentif Pajak, Kemenkeu Tambah 11 Sektor Baru

Editor: Anjar Wulandari 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -  Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor penerima insentif pajak dari pemerintah. Sektor ini termasuk dalam 11 sektor tambahan yang akan mendapatkan insentif pajak sebagai dampak dari pandemi virus corona atau Covid-19.

Guna menanggulangi dampak pandemi virus corona atau Covid 19 di sektor perekonomian, pemerintah kembali memberikan insentif pajak. Setidaknya ada 11 bidang usaha yang masuk dalam list tambahan diberikan insentif pajak oleh Kementerian Keuangan. 

“Setelah tindak lanjut diskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), maka ditetapkan ada sebelas sektor tambahan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat media daring, Jumat (17/4).

• Protes Pedagang Keliling Lihat Foto Sri Mulyani Kerja di Rumah Saya Mana Bisa Kerja dari Rumah, Bu

• Perusahaan Pertambangan di Kalsel Tak Terpengaruh dengan Merebaknya Wabah Corona di Cina

Adapun 11 sektor usaha yang bakal dapat keringanan pajak adalah: 

sektor pangan peternakan dan perkebunan hortikultura
sektor perdagangan bebas dan eceran. 
sektor ketenagalistrikan EBTK
sektor migas
sektor pertambangan.
sektor kehutanan
sektor pariwisata
sektor telekomunikasi dan jasa hiburan. 
sektor kontrstuksi
sektor logistik
sektor transportasi udara.
 

Kesebelas sektor usaha tersebut akan mendapatkan stimulus pajak berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, PPh Pasal 21 atau pajak karyawan ditanggung pemerintah, potongan PPh Pasal 25 atau pajak korporasi sebanyak 30%, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menambahkan, aturan tersebut merupakan perluasan dari stimulus jilid II yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Korona. 

Lebih lanjut, beleid tersebut menyebutkan insentif PPh Pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum dalam  lampiran PMK 23/2020 dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). 

Melalui insentif ini, pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun.  

Untuk mendapatkan insentif ini, pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala KPP terdaftar. Insentif pemerintah ini akan diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020. 

Kemudian, insentif PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. WP yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi pada lampiran PMK 23/2020 dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.  

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 harus diajukan oleh WP secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP Pusat terdaftar. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. 

Selanjutnya, pemerintah memberikan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar.  

Jika WP memenuhi kriteria insentif tersebut, maka pengurangan besarnya angsuran akan berlaku sampai dengan Masa Pajak September 2020.