Berita Tanahlaut

DPRD Tala Sebut Data LKPj 2019 Bupati Copy Paste, Fakta ini yang Ditemukan

Dewan mengritisi subtansi dan data empirik yang tersaji dalam LKPj 2019 tersebut, pasalnya, sebagian besar data yang dipaparkan tak update.

Penulis: BL Roynalendra N | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/roy
SUASANA sidang paripurna beragenda pemandangan umum komisi DPRD Tala di gedung dewan setempat, Kamis (30_4) siang. 

"Juga ada data yang tak tak singkron. Contohnya pada komoditas jagung luas panennya lebih luas dari luas tanam. Tertulis, luasan tanam 35.280 hektare sedangkan luas panen seluas 36.020 hektare.

Begitu halnya data produksi perikanan, datanya sama persis yang dipaparkan pada LKPj 2019 dan 2018 yaitu produksi sebesar 1.201,48 ton.

Pada sektor pariwisata, jumlah pengunjung objek wisata pada tahun 2019 sebesar 340.362 orang.

Ini sama persis yang tertuang dalam LKPj tahun 2018.

Lalu, sektor pendidikan dan kebudayaan. Pada item permasalahan dan solusi, prosentase pencapaian (86,68 persen) maupun permasalahan dan solusi yang tertuang pada LKPj tahun 2019 sama persis dengan yang tertulis pada LKPj 2018.

Selain mempertanyakan data angka-angka 'copy paste' tersebut, Komisi II DPRD Tala juga memberi sejumlah saran.

Di antaranya mengritisi rendahnya serapan anggaran bidang kesehatan yakni hanya Rp 143.046.932.815,5 dari alokasi anggaran sebesar Rp 214.916.156.704,40 atau 66,56 persen.

"Itu berarti serapannya di bawah rata–rata penyerapan atau realisasi kabupaten yang sebesar 87,58 persen," sebut Edy.

Karena itu, pihaknya menyarankan adanya peningkatan kualitas perencanaan, terutama dalam hal anggaran.

Meningkatkan keterampilan SDM perencanaan dan sedini mungkin melakukan pergeseran anggaran sesuai keburukan kondisi pada tahun berjalan.

Merencanakan secara baik (berkala) untuk memenuhi ruangan pelayanan, terutama puskesmas sesuai peraturan Kemenkes nomor 75 tahun 2015.

Lalu mengenai evaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, mestinya tidak hanya menampilkan indikator angka harapan hidup.

Tapi juga menyajikan indikator angka kematian ibu/bayi serta prevalensi gizi kurang dan gizi buruk.

"PSC (Public Safety Center) 119 juga perlu di tingkatkan publikasinya misalnya sosialisasi melalui spanduk, baliho, stiker, media konvesional, dan media sosial," ucapnya.

Pihaknya juga meminta segera dilakukan koneksi ke National Community Center (NCC) sehingga nomor yang kita pakai bukan sementara tetapi punya nomor khusus yakni 119.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved