Berita Nasional

Rusuh AS Protes Kematian Geoge Floyd, Komisi I DPR Minta Perwakilan RI Pastikan Keselamatan WNI

Kejadian rusuh massa di sejumlah kota di Amerika Serikat sebagai reaksi protes atas kematian George Floyd, sangat disayangkan banyak pihak.

(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid 

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kejadian rusuh massa di sejumlah kota di Amerika Serikat sebagai reaksi protes atas kematian George Floyd berdampak luas dan sangat disayangkan banyak pihak.

Tak terkecuali juga Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid,  menyoroti pemerintah AS perlu meredam kekacauan dengan memastikan tidak ada perbedaan perlakuan di negeri mereka.

Apalagi, dalam sejarahnya, AS memiliki Declaration of Independence yang merupakan deklarasi kemerdekaan kebebasan manusia yang menjadi dasar dari kekuatan hak asasi manusia (HAM).

"Ini penting karena unrest yang terjadi di AS tentu mendapat perhatian dunia. Dan jika tidak ditangani secara cepat dan profesional melalui pendekatan-pendekatan persuasif, dikhawatirkan akan menjadi contoh kurang baik bagi negara lain," kata Meutya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (31/5/2020).

Edaran Menteri Agama Kegiatan Aman Covid-19 di Rumah Ibadah, Begini Sikap MUI dan Kemenag Tapin

BREAKING NEWS: Usai Pesta Ulangtahun, Puluhan Bocah Pulantan Aluh-Aluh Banjar Diduga keracunan

Rincian Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terbaru, Pemerintah : Kelas 1 Rp 286 Ribu

PDAM Bandarmasih Lakukan Perbaikan Pipa, Berikut Wilayah Pelanggan yang Terdampak Gangguan Air

Meutya juga meminta pemerintah, dalam hal ini perwakilan RI di Amerika Serikat, untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Negeri Paman Sam itu.

"Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Indonesia di AS harus memastikan dan mengikuti dari dekat perkembangan di AS menyusul aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di AS. Apalagi ini punya potensi semakin meluas," ujarnya.

Dalam upaya perlindungan WNI di AS, kata Meutya, penting bagi pemerintah Indonesia menghubungi WNI secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka.

Pemerintah juga didorong memberikan perkembangan informasi keberadaan WNI di AS, baik melalui website resmi, hotline atau aplikasi milik Kementerian Luar Negeri.

"Sekaligus juga memberikan imbauan agar WNI di sana sebisa mungkin untuk tidak ke luar rumah hingga situasi aman terkendali," kata Meutya.

Halaman
12
Editor: Syaiful Akhyar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved