Tertarik Penanganan Covid-19 di HSS, Komisi I DPRD Banjar Kunjungi DPRD HSS

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Tertarik penanganan Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Komisi I DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunjungankerja ke DPRD Kabupaten HSS di Kota Kandangan, Kalsel, Rabu (3/6/2020).

Dipimpin Ketua Komisinya, Kamaruzzaman, datang bersama lima anggota komisi, dalam rangka menggali informasi terkait upaya pencegahan dan penanganan covid-19 di Kabupaten HSS.

Kunjungan itu diterma Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSS, Yofie Alpiani, bersama anggota komisi lainnya.

Juga menghadirkan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten HSS dan Plt Kepala DInas Pemberdayaan Masyarakat, Subagio.

Sebelumnya,Kamaruzzaman mengatakan, dalam hal kebijakan yang diambil terkait antisipasi penularan covid19, pihaknya ingin menggali informasi upaya pencegahan yang berkaitan dengan Ketertiban Umum.

Pada pertemuan itu, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar menanyakan strategi dan kebijakan di Kabupaten HSS terkait kepentingan masyarakat secara langsung.

Kepala Dinas Satpol PP Damkar, Iwan Friyadi, menjelaskan, Pemkab HSS gencar menyosialisikan imbauan kepada masyarakat, agar melaksanakan pola hidup sehat dan bersih serta menaati protokol pencegahan penyebaran, seperti menggunakan masker.

“Bahkan, kami telah menindak tegas salah satu kafé yang tak menaati aturan agar menghindari kerumunan selama pandemi,” katanya.

Iwan menyebutkan, hampir tiap hari pihaknya melakukan razia masyarakat tak bermasker, terutama di pasar. :Bagi yang tak bermasker, diminta balik,” jelas Iwan.

Terkait anggaran, disebutkan, Pemkab HSS melakukan langkah kebijakan pengalihan sejumlah pos anggaran di tiap SKPD untuk mendukung kegiatan tersebut.

Soialisasi pentingnya menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19, juga dilakukan melalui masing-masing desa.

Semua desa membangun posko terpadu yang dibantu tim relawan masyarakat.

“Jadi, peran pemerintah desa dan masyarakat desa juga dikerahkan untuk pencegahan tersebut. Termasuk, mendata keluar masuk  warga luar daerah maupun warga yang kembali dari bepergian ke luar daerah,” kata Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten HSS, Subagio. 

Mengenai operasional posko dan tim relawan, penyediaan masker, fasilitas cuci tangan digunakan 25 persen sampai 30 persen dari anggaran masing-masing dana desa. '

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, mengatakan, di Kabupaten Banjar juga diberikan anggaran cukup besar dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut. Dewan pun telah membentuk pansus, mengawasi efektivitas penggunaan anggarannya.

Terkait pelajaran yang bisa diambil dari Kabupaten HSS, jelas dia, antara lain menggencarkan imbauan kepada masyarakat dan memaksimalkan peran pemerintah desa membangun kesadaran masyarakat menaati protokol kesehatan. (AOL/*)