Kriminalitas Regional
Pelaku Pembakar Mobil Wakapolres dan 2 Kendaraan Ditangkap, Warga Marah dan Blokir Jalan Sumatera
Pelaku pembakaran mobil Wakapolres ditangkap warga blokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) berlangsung berjam-jam.
Aksi ini diduga dipicu ketidakpuasan sejumlah masyarakat terkait penyaluran BLT senilai Rp 600 ribu, yang bersumber dari dana desa.
Dalam aksi itu, massa yang diperkirakan lebih 300-an orang memadati Jalinsum Medan - Padang. Mereka menuntut pencopotan Kades Mompang Julu.
Dalam orasi tersebut, kata Tatan, massa menyebutkan bahwa Kades Mompang Julu tidak transparan dalam pengelolaan dana desa (DD) serta diduga terjadi praktik KKN.
"Jadi mereka meminta klarifikasi dan informasi dari Kepala Desa Mompang Julu Bapak Hendri Hasibuan tentang Dana Desa Anggaran TA 2018-2020," jelas Tatan.
Massa juga meminta kepada Bupati Madina untuk mencabut SK Kepala desa Mompang Julu.
"Negosiasi antara massa pemblokir jalan dilakukan untuk dapat membuka akses jalinsum dan akan memproses tuntutan massa pendemo tentang transparansi penyaluran BLT DD oleh kepala desa selambat-lambatnya 5 hari.
Namun, massa tidak menerima dan meminta agar Bupati Madina segara mengeluarkan surat pemecatan terhadap kades. Hasil mediasi tidak mendapat titik temu sedangkan massa tetap melaksanakan aksi pemblokiran jalan," jelas Tatan.
Ia mengatakan blokade jalan yang dilakukan massa semakin tidak terkendali.
Massa melakukan penyerangan terhadap personel TNI dan Polri dengan melemparkan kayu dan batu yang ada di bahu jalan.
Selain itu, massa membakar 1 sepeda motor, satu mobil Suzuki Baleno, dan mobil dinas Wakapolres Madina.
“Dari kejadian ini enam anggota Polres Madina mengalami luka lemparan batu dan saat ini mendapat perawatan di RSUD Panyabungan,” kata Tatan.
Polda Sumut menurunkan bantuan personel untuk pengamanan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh tersebut. Sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) personel Brimob diterjunkan ke Madina.
Buntut aksi ini demo berujung ricuh ini, Kepala Desa Mompang Julu akhirnya mengundurkan diri sesuai tuntutan warga.