Bawaslu Kabupaten Banjar Ingatkan Petugas PPDP Tak Data Warga Daerah Tetangga

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA -  Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar, Provinsi  Kalimantan Selatan ( Kalsel ), melakukan pencocokan dan penelitian coklit (coklit).

Kegiatan coklit perdana dilakukan di rumah pribadi Bupati Banjar, Khalilurrahman, di Tanjung Rema, Kota Martapura.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamzidillah, Minggu (19/7/2020), mengatakan, hal yang harus menjadi perhatian PPDP adalah daerah perbatasan.

Khususnya kepada petugas PPDP yang bertugas di perbatasan Kabupaten Banjar dengan daerah yang tidak melangsungkan pilkada.

"Daerah perbatasan tersebut cukup riskan. Jangan sampai ada penduduk daerah tetangga tersebut justru terdata di Kabupaten Banjar. Misalnya Desa Kiram yang berbatasan dengan Kabupaten Tanahlaut, juga daerah-daerah yang berbatasan dengan Tapin seperti Sungkai, Paramasan dan Telaga Bauntung serta Kecamatan Sungai Tabuk yang berbatasan denga Batola," terangnya.

• Pedagang Kaki Lima CBS Martapura Keluhkan Tak Ada Pengunjung dari Jakarta

• Air Mancur CBS Martapura Tak Difungsikan karena ini

• Jalan Baru Hasil Program TMMD Sudah Dilintasi Masyarakat Kabupaten Banjar

• Intensitas Hujan Meningkat, BPBD Kabupaten Banjar Pantau Perkembangan dari SIni

• Pemilihan Naga Kabupaten Banjar 2020 Ditiadakan, Termasuk Festival Jukung Naga & Pasar Terapung

• Desa Tungkaran Banjar Siapkan Kampung Tangguh Banua, Sediakan Tempat Pemakaman dan Tingkatkan ini

KPU juga harus memperhatikan masyarakat yang domisilinya dinamis karena sering berpindah tempat tinggal, misalnya warga yang tinggal di Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk yang ternyata tidak memiliki identitas Kabupaten Banjar.

"Hal itu harus menjadi perhatian teman-teman di KPU. Demikian pula warga binaan di Lapas. Karena itu dari awal Coklit ini harus dimaksimalkan kerjanya sehingga nantinya akan dapat menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas. Petugas kami dari Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan siap mengawal KPU untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas," ujarnya.

Fajeri juga meminta agar KPU, Bawaslu dan Aparat Pemerintahan yang peduli dengan pelaksanaan Pilkada dapat berperan aktif pula untuk menyukseskan pemutakhiran data pemilih.

"Kita tahu respon masyarakat kebanyakan cukup pasif mengenai data hasil Coklit yang disusun menjadi Daftar Pemilih Sementaa ini. Sering kali ketika mendekati hari H baru ada komplain. Agar tidak jadi konflik ke depan, kita meminta agar seluruh pihak berperan aktif dalam hal ini, terutama masyarakat," pesannya.

Ia juga meminta agar PPDP dalam melaksanakan Coklit dengan maksimal.

"Hal ini juga sudah kami sampaikan dalam beberapa rakor. Data hasil Coklit ini merupakan cikal bakal data pemilih yang memiliki hak suara dalam Pilkada nanti, karena itu PPDP harus melaksanakan tugasnya secara maksimal," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)