Program Padat Karya Bidang Cipta Karya Banjarbaru Serap Ratusan Tenaga Kerja

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Stimulus di bidang ekonomi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ( Kalsel ), akan banyak menyerap tenaga kerja.

Dengan menyerap banyak tenaga kerja, diharapkan akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Banjarbaru yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Stimulus ekonomi yang direncanakan oleh Dinas PUPR Kota Banjarbaru dengan mempekerjakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program padat karya.

Kegiatan program padat karya ini bisa menyerap tenaga kerja di 20 Kelurahan yang ada di Kota Banjarbaru.

Seperti di Bidang Cipta Karya yang sudah menyiapkan paket pengerjaan untuk seluruh kelurahan yang ada di Kota Banjarbaru.

• Dinas PUPR Banjarbaru Jajaki Puluhan Paket Program Padat Karya

• Dinas PUPR Banjarbaru : Jalan Lingkar Kota Banjarbaru Belum Terhubung Sesuaikan Keuangan Daerah

• Dana Pembebasan Lahan Jalan TPA Banjarbakula Tidak Ada, PUPR Banjarbaru Sudah Pasang Patok

• Dinas PUPR Banjarbaru Bakal Lakukan Normalisasi Sungai, Antisipasi Musibah Ini

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Banjarbaru, Abdussamad, mengatakan untuk program padat karyanya yakni pengerjaan drainase lingkungan.

"Kita menghitung akan ada sekitar 14 orang menyerap tenaga kerja di tiap kelurahan. Jadi cukup banyak masyarakat Kota Banjarbaru yang akan terlibat dalam program padat karya ini," katanya, Sabtu (25/7/2020).

Bila ditotal, kata Samad, untuk seluruh Kelurahan di Banjarbaru akan menyerap ratusan tenaga kerja. Belum lagi untuk bidang lainnya.

Untuk pekerjaan di Bidang Cipta Karya, yakni drainese lingkungan untuk 20 kelurahan, anggaranya mencapai Rp 4 miliar.

Pelaksanaan program padat karya tersebut akan bekerja sama dengan Lembaga Perbedayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing kelurahan.

Adapun teknisnya, Dinas PUPR Banjarbaru akan menyiapkan berbagai paket pengerjaan dan akan ditawarkan kepada LPM, sebagai mitra pemerintah di tiap Kelurahan.

Setelah LPM menyetujui seluruh paket pengerjaan yang diusulkan. Proses selanjutnya, pihak LPM diharuskan mengajukan proposal ke Pemerintah Kota (Pemko) agar anggaran bisa dicairkan.

(Banjarmasinpost.co.id/Aprianto)