Bupati HSU Minta BRG Bantu Kurangi Kebakaran Lahan Gambut dengan Pendampingan

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Restorasi gambut adalah satu proses panjang untuk mengembalikan ekologi lahan gambut dan mensejahterakan masyarakat yang terdampak dari terdegradasinya lahan gambut.

Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah pusat membentuk satu Badan Khusus, yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan restorasi ekosistem Gambut dengan tetap menjaga kandungan air di dalam gambut tersebut.

Dalam upayanya tersebut, BRG berkerja sama dengan daerah yang menjadi sasaran kegiatan restorasi itu di antaranya daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ).

Daerah di kabupaten ini hampir 89 persen perairan dan mempunyai lahan gambut yang cukup luas, yaitu sekitar 25.672 hektare  dan seluas 6.273 hektare merupakan prioritas restorasi.

Bupati HSU, Abdul Wahid HK, mengatakan daerahnya adalah daerah yang 89 persen daerah perairan atau rawa dan tanah gambut termasuk yang dominan.

Berkaitan dengan program BRG di Kabupaten HSU yang sesuai dengan keputusan yang telah diterbitkan, yaitu ada 16 Desa Peduli Gambut yang merupakan objek pendampingan oleh BRG.

• Cek langsung Coklit ke Desa di HSU, Bawaslu Provinsi Tekankan Petugas Wajib Kenakan APD

• Pelaku Judi Kupu di Sungai Pandan Kabupaten HSU Diamankan Petugas Polsek Alabio

• Anak Dididk di Kabupaten HSU Tidak Wajib Hadir Saat Tatap Muka dengan Guru

• Polres HSU Amankan 2 Dua Pelaku Pelangsiran Bahan Bakar

• Bupati HSU Minta Pengurus Masjid dan Langgar Bantu Cegah Covid-19

“Kami merasa, kegiatan pendampingan BRG ini sangat bermanfaat bagi desa-desa yang ada di daerah kami. Karena, memberikan dampak yang sangat positif di bidang sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian kerakyatan. Serta, pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat dan disamping peningkatan wawasan terhadap perekonomian produktif di desa," ujar Bupati.

Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan selalu bersinergi dengan semua aparat, termasuk TNI-Polri dan instansi terkait, baik yang ada di desa ataupun di kabupaten.

“Dengan banyaknya lahan gambut, tentunya daerah kami jadi rentan terhadap kebakaran, dimana kebakaran ini diakibatkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kerugian yang ditimbulkan dengan pembukaan lahan dengan cara dibakar,  dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan,” imbuh Bupati.

Program BRG juga memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat melalui perangkat desa agar tidak membuka lahan dengan dibakar.

Bahkan, menurut Bupati, pihaknya juga memberikan bantuan melalui instansi terkait dan dana desa untuk menunjang pencegahan karhutla. Sehigga, di desa tersedia sarana dan prasarana untuk pencegahan karhutla tersebut.

"Sejak tahun 2019, kami sudah terbitkan Perbub Desa Peduli Gambut dan desa di sekitarnya agar selalu bersenergi untuk membangun perekonomian. Dan kepada pemerintah pusat agar tetap memberikan lembaga pendamping desa, mengingat keberadaan BRG ini benar-benar penting dan bermanfaat, mestinya harus diperkuat," tutupnya. 

(Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)