DPRD Kalsel Kaji Regulasi Investasi Untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor investasi usaha menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Keterlibatan investor lebih dalam pada peran membangun daerah tempatnya berinvestasi dinilai bisa cukup signifikan menggenjot pendapatan daerah.

Terlebih di masa pandemi yang tak dipungkiri juga menggerus pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalsel dari berbagai sumber yang sudah ada.

• Maju Pilwali Banjarmasin 2020, Ibnu Sina Masih Menanti Dukungan PKS

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin usai mendampingi Komisi II DPRD Provinsi Kalsel melaksanakan studi komparasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (4/8/2020).

Menurutnya upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya regulasi yang mengatur setiap investasi agar juga memperhatikan muatan-muatan lokal.

“Sebenarnya kita tidak ingin mempersulit investasi cuman ada aturan-aturan bermuatan lokal yang bisa disepakati bersama investor. Misalnya membuka kantor cabang, NPWP Lokal, operasional kendaraan menggunakan plat daerah ini kan tidak mempersulit sebenarnya," kata M Syaripuddin.

• Daftar Harga HP Samsung Terbaru Agustus 2020, Mulai Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy A11, A31 & A51

Hal ini juga menurutnya bisa memperkuat ikatan emosional investor dengan daerah sehingga bisa berkomitmen terus mengembangkan usahanya di Banua.

Ia pun meminta Badan Pembetukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalsel untuk mengkaji hal tersebut dan jika dimungkinkan maka ditindaklanjuti dengan pengusulan Raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel.

Hal demikian kata Politisi PDIP ini juga sudah diterapkan di Provinsi tetangga, Kalteng. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)