Berita Banjarbaru
Kewenangan IUP Batu Bara Ditarik Pemerintah Pusat, DPMPTSP Kalsel Tunggu Ini
DPMPTSP Kalsel menunggu aturan teknis setelah kewenangan IUP pertambangan batu bara diambil alih pemerintah pusat.
Penulis: Nurholis Huda | Editor: Alpri Widianjono
lihat foto
Perubahan kewenangan yang sangat drastis terdapat pada Pasal 35. Pada Pasal 35 ini, ayat 1, berbunyi usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
Kemudian, ayat 2 berbunyi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
a. nomor induk berusaha;
b. sertifikat standar; dan/atau
c. izin.
Selanjutnya, isi ayat 3 : izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. IUP;
b. IUPK;
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
d. IPR;
e. SIPB;
f. Izin Penugasan;
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
h. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan
Dengan demikian seluruh izin berusaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sebelumnya, pemerintah provinsi berwenang mengenai perpanjangan IUP, pengangkutan, dan penjualan.
(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)
